LombokPost-Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Tengah menuai sorotan dalam paripurna pemandangan umum fraksi terhadap LPJ APBD 2025, Senin (15/6).
Fraksi NasDem dan Gerindra DPRD Loteng menyoroti rendahnya pendapatan parkir di luar bandara, aset terbengkalai, infrastruktur rusak, hingga kontribusi BUMD yang belum maksimal.
Ketua Fraksi NasDem DPRD Loteng Ahmad Syamsul Hadi mengungkapkan, berdasarkan data Kejari Loteng, daerah ini seolah hanya bergantung pada retribusi parkir di area Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM).
Sementara pendapatan dari kantong parkir di luar bandara sangat minim.
“Jika dikalkulasikan dengan asumsi 100 titik parkir di Lombok Tengah, rata-rata hanya menghasilkan Rp 9 ribu per hari. Ini tentu cukup mengagetkan dan tidak masuk akal. Selemah itukah pengelolaan sumber PAD kita? Ini masalah serius,” tegas Ahmad saat dikonfirmasi Lombok Post, Selasa (16/6).
Baca Juga: Kejari Loteng Cium Kebocoran PAD Parkir, Retribusi Parkir Hanya Rp 300 Juta Per Tahun
Selain persoalan parkir, NasDem menyoroti mandeknya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta deretan aset DAK dan DBHCHT yang terbengkalai.
Beberapa di antaranya Rumah Mutiara, Sentra Walet, RPH Barabali, Sentra Pengolahan Tepung Tapioka, Sentra Tembakau di Pancor Dao, dan Pasar Seni Sengkerang.
Menurut dia, raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 14 kali beruntun dari BPK RI menjadi paradoks karena lemahnya implementasi dan pengawasan di lapangan.
Bahkan, beberapa kasus di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bergulir ke proses hukum.
“Fungsi kepala daerah melalui TAPD seolah tidak ada,” cetusnya.
NasDem juga mendesak alokasi anggaran pada APBD 2026 untuk menuntaskan masalah persampahan, kesemrawutan kabel internet di Kota Praya, pemenuhan air bersih, perbaikan jalur Marong—Teruwai, kejelasan upah PPPK paruh waktu, serta pengisian jabatan kepala OPD yang lowong.
Nada kritis serupa dilontarkan Ketua Fraksi Partai Gerindra Loteng Lalu Abdus Sahid.
Ia mengingatkan agar prestasi administrasi WTP selaras dengan realitas kesejahteraan masyarakat. Gerindra menunjuk hancurnya infrastruktur jalan di wilayah perbatasan yang menjadi etalase daerah.
“Sebut saja ruas jalan perbatasan Loteng dengan Lotim, seperti jalan Peseng di Kecamatan Kopang dan ruas jalan Montong Gamang hingga Desa Ganti di Kecamatan Praya Timur. Kami meminta penjelasan langkah konkret pemda,” kata Sahid.
Persoalan lain yang disoroti Gerindra meliputi minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) di pedesaan, banyaknya gedung sekolah yang rusak dan ambruk, hingga kesiapan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di RSUD Praya dan puskesmas.
Baca Juga: Hasil Validasi Sementara Titik PJU, Tagihan yang Disetor Dishub Loteng Turun Rp 300 Juta
Pemkab juga diminta transparan terkait proses pelelangan aset bergerak yang sedang berlangsung. Selain itu, kontribusi BUMD yang belum maksimal mendongkrak PAD juga perlu dievaluasi.
Merespons itu, Wakil Bupati Loteng M Nursiah menyatakan akan segera menindaklanjuti catatan dari fraksi-fraksi dewan.
Ia mengakui kebocoran retribusi parkir yang menjadi atensi kejaksaan dan legislatif harus segera diselesaikan Dinas Perhubungan (Dishub).
“Kami sudah meminta Bu Yanti (Kepala Dishub Loteng, red) untuk mengevaluasi titik-titik lokasi termasuk perolehan masing-masing titik ini. Mekanismenya juga kami minta dibenahi,” ujar Nursiah.
Editor : Kimda Farida