LombokPost - Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen penting untuk memotret perkembangan ekonomi daerah. Terutama pertumbuhan UMKM, ekonomi digital, perdagangan daring, hingga berbagai usaha baru yang tumbuh di tengah masyarakat.
Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng) M Nursiah mengatakan, data hasil sensus akan menjadi dasar pemerintah menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Termasuk pengembangan UMKM, penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, serta penyusunan berbagai program pembangunan daerah.
“Dari data yang berkualitas akan lahir kebijakan yang berkualitas, dan dari kebijakan yang berkualitas akan terwujud Lombok Tengah yang lebih maju dan sejahtera,” ujar Nursiah di sela pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di halaman kantor bupati, Jumat (19/6).
Sementara itu, Kepala BPS Loteng M Jupri Sardi menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. Sensus ini dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali untuk memperoleh gambaran menyeluruh kondisi perekonomian Indonesia hingga tingkat daerah.
Ia menyebut, hasil sensus akan menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam merancang program pembangunan. Mulai dari penguatan UMKM, pengembangan kawasan wisata, pembangunan pasar, pembukaan akses jalan produksi, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Keputusan yang tepat hanya bisa lahir dari data yang tepat. Karena itu kami mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus,” katanya.
Pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Loteng, kata dia, berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus. BPS melibatkan 1.061 petugas lapangan. Meliputi 124 pengawas lapangan, 936 petugas door-to-door, dan satu petugas khusus usaha besar yang tersebar di seluruh wilayah Gumi Tastura.
“Kami pastikan para petugas di lapangan sudah terlatih dan tidak ada manipulasi data, sebab ada pengawasan berjenjang hingga proses pendataan yang menggunakan aplikasi yang sudah terinstal di smartphone petugas masing-masing,” terangnya.
Editor : Kimda Farida