LombokPost - Sebanyak 955 mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram telah diterima Pemerintah Kabupaten (pemkab) Lombok Tengah (Loteng) untuk melaksanakan Kuliah Kerja Partisipatif (KKP) selama dua bulan. Mereka akan disebar ke 73 desa pada sembilan kecamatan di Gumi Tatas Tuhu Trasna.
Kehadiran mereka diharapkan turut berkontribusi terhadap berbagai program pemerintah yang sedang berjalan di tingkat desa. Mulai dari penurunan angka kemiskinan estrem, peningkatan desa berdaya, Sistem Informasi Desa (SID) hingga tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026.
“Jadi lokasi-lokasi tempat kami mengabdi, ikut serta dalam Sistem Informasi Desa sekitar 21 desa yang tersebar di Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur, kalau KLU tidak ada,” ucap Kepala Pusat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Mataram Muhammad Yusuf pada wartawan usai kegiatan pelepasan di Bencingah Agung Masmirah, Rabu (1/7).
Baca Juga: Pathul-Nursiah Mau Berutang Lagi, DPRD Wanti-wanti Masih Ada Sisa Utang Rp 113 Miliar
Dengan keterlibatan mahasiswa di sana, kata Yusuf, diharapkan ikut membantu dan berkontribusi mendorong peningkatan desa berdaya sehingga mampu bersaing dalam pengentasan kemiskinan ekstrem serta desa-desa transformatif di NTB.
“Alhamdulillah kami dapat program ini, anak-anak sudah ikuti bimtek agar bisa beradaptasi dengan SID ini,” cetusnya.
Diakui, Loteng dalam waktu dekat menggelar Pilkades Serentak 2026. Yusuf berpesan agar mereka tidak ikut terjun dalam politik praktis. Namun melihat gelaran pilkades pada bulan Oktober, kata dia, mahasiswa bisa ikut membantu pemerintah desa dalam hal sosialisasi tahapan pilkades.
“Membantu sosialisasi, pemetaan data dan saya kira bagus untuk ini,” imbuhnya.
Baca Juga: Wabup Loteng Sebut Pinjaman Rp 200 Miliar untuk Perbaikan Jalan Rusak
Asisten II Setda Loteng Lalu Rinjani menekankan, agar mereka bisa menjadi pemecahg masalah di desa bukan sebaliknya. “Sebab itu kedisiplinan perlu kita tekankan sejak awal, selama KKP hingga mereka pulang nanti,” katanya.
Dalam gelaran Pilkades, Rinjani berharap sebagian mahasiswa Fakultas Hukum turut memberikan sosialisasi terhadap netralitas perangkat desa, mendorong masyarakat menggunakan hak pilihnya.
“Yang bidang agama bisa mendorong pentingnya memilih kepala desa yang amanah,” ucap mantan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Loteng ini.
Baca Juga: Pesona Dermaga Kayu Pantai Kuta Mandalika
Penting juga mahasiswa dilibatkan pada program desa berdaya mengingat mahasiswa dengan latar belakang beragam. Keterlibatan mahasiswa bidang keuangan dalam pembuatan pertanggungjawaban keuangan desa.
“Saya merasa ini sangat pas waktunya, bisa memaksimalkan keberadaan mereka di desa,” tutup Rinjani.
Editor : Akbar Sirinawa