LombokPost - Perawatan medis lanjutan bagi santri korban luka bakar di Pondok Pesantren Rosyidatusshaulatiyyah Al Ibrahimy NW Sengkol II, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah (Loteng) masih membutuhkan biaya besar. Salah satu korban, santri berinisial ADR, bahkan dilaporkan harus menjalani operasi bedah plastik hingga empat kali agar kondisinya bisa pulih maskimal.
Wakil Bupati Loteng M Nursiah menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen penuh dan tidak akan lepas tangan. Penanganan medis bagi para korban kini menjadi atensi utama dan tengah dibahas intensif di internal Pemkab Loteng.
“Kondisi para korban ini memang membutuhkan kelanjutan perawatan. Ini akan menjadi perhatian bersama. Pemkab tetap bertanggung jawab dan mengawal penuh proses perawatan para korban. Penanganan medis menjadi prioritas kami,” ujar Nursiah, Selasa (14/7).
Baca Juga: Dewan Rela Pokir Dipakai untuk Perbaikan Jalan, Opsi Jika Pinjaman SMI Gagal
Nursiah menjelaskan, pemkab Loteng saat ini sedang merumuskan skema pembiayaan terbaik untuk meringankan beban keluarga korban. Beberapa opsi yang mencuat dalam pembahasan internal antara lain penggalangan donasi internal secara kolektif melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Kita juga berencana menggandeng stakeholder eksternal seperti BUMN, BUMD, hingga Baznas melalui program Corporate Social Responsibility (CSR),” sebut politisi Golkar ini.
Wabup menyatakan kesiapan pemkab untuk mendanai biaya perawatan, asalkan ada koordinasi dan penanganan serius dari pihak rumah sakit yang ditunjuk. “Ketika ada hitung-hitungan dari Rumah Sakit Provinsi, silakan disampaikan ke Pemda Loteng. Kita akan segera tindak lanjuti (pembiayaannya),” imbuh Nursiah.
Baca Juga: Ekonomi Lombok Tengah Diproyeksi Melesat, Pemkab Sodorkan KUA-PPAS 2027 Rp 2,57 Triliun
Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram, Joko Jumadi yang ikut mengawal kasus ini membeberkan kondisi terkini para korban. Menurutnya, santri berinisial ADR masih harus berjuang keras karena kedua tangannya belum bisa berfungsi maksimal.
“Untuk korban ADR, diperkirakan masih membutuhkan operasi plastik sebanyak empat kali, khususnya untuk rekonstruksi pada bagian tangan. Pekan depan, ADR dijadwalkan akan menjalani operasi tahap ketiga,” kata Joko.
Sejauh ini, proses administrasi dan penjaminan medis ADR di RSUD Provinsi NTB masih di bawah kendali LPA Kota Mataram. Joko berharap komitmen pemkab Loteng kali ini benar-benar menyeluruh, termasuk mendanai biaya kontrol pasca-operasi yang sering kali luput dari skema bantuan.
Ia berkaca pada penanganan korban lain berinisial SAH. Sebelumnya, pemkab Loteng memang menanggung biaya operasi lanjutan SAH. Namun, begitu operasi selesai dan korban harus melakukan kontrol kesehatan berkala, biaya tersebut sempat dibebankan kepada pihak keluarga.
Baca Juga: Cegah Sengketa Informasi Sekolah, Wabup Loteng Dorong Penguatan PPID di 88 SMP Negeri
“Saat itu kami (LPA) langsung turun tangan membuat penjaminan di rumah sakit, sehingga akhirnya bisa digratiskan. Untuk SAH, kata dokter penanganan operasinya sudah cukup, tinggal melihat perkembangannya saja,” pungkas Joko.
Editor : Akbar SirinawaSumber : Liputan Berita Lombok Post