LombokPost - Pemkab Lombok Tengah (Loteng) merespons temuan dan masukan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Loteng. Sejumlah aset daerah yang dinilai belum tergarap maksimal bakal dievaluasi untuk menggenjot potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng Lalu Firman Wijaya mengatakan, masukan Banggar menjadi bahan evaluasi penting bagi eksekutif. Pemerintah akan mencermati kembali pengelolaan potensi penerimaan daerah.
Beberapa potensi yang menjadi sorotan dewan meliputi operasional Rumah Potong Hewan (RPH), retribusi sewa alat berat ekskavator, hingga objek wisata pemandian Aik Bukak.
“Saran-sarannya kita atensi, ini menjadi catatan penting dan akan kita cermati lebih dalam,” ujar Firman kepada wartawan, Selasa (11/8).
Baca Juga: Hitung-hitungan PAD Loteng Dinilai Tak Masuk Akal, Dari RPH, Sewa Alat Berat hingga Wisata Aik Bukak
Firman menjelaskan, optimalisasi penerimaan daerah tidak sekadar bertumpu pada penarikan retribusi. Pemkab juga memandang perlunya pembenahan regulasi, kepastian Standar Satuan Harga (SSH), hingga efisiensi skema pengelolaan. Termasuk membuka opsi keterlibatan pihak ketiga jika diperlukan.
Terkait retribusi sewa ekskavator yang belum menunjukkan peningkatan, Firman menyebut pengelolaannya masih mengacu pada standar SSH. Sementara untuk objek wisata pemandian Aik Bukak, ia menegaskan telah menginstruksikan dinas terkait turun ke lapangan.
“Wisata Aik Bukak kita akan minta Dinas Pariwisata untuk melakukan pendataan ulang,” jelasnya.
Baca Juga: Sirkuit Mandalika Absen dari GTWCA 2027
Untuk menindaklanjuti hal itu, Sekda menegaskan komitmen Pemkab Loteng memperkuat sinergi dengan DPRD. Pihaknya bakal segera mengumpulkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola pendapatan.
Langkah itu dilakukan untuk menginventarisasi ulang aset sekaligus menyusun langkah konkret guna menutup celah kebocoran PAD. Meski demikian, Firman mengingatkan agar pemetaan dan penetapan target penerimaan daerah tetap memperhitungkan kondisi riil di lapangan.
“Pendapat ini bagus, tapi harus realistis juga. Jangan sampai mengejar angka yang terlalu besar tanpa memperhitungkan potensi nyata,” pungkasnya.
Sebelumnya, Banggar DPRD Loteng mendorong pemerintah daerah lebih detail memeriksa dan menggali sumber potensi PAD. Usai menggelar rapat tertutup, dewan menemukan beberapa potensi yang belum digarap maksimal.
Baca Juga: Dari Mandalika, Trio Pembalap Muda Tatap Balapan Dunia
“Sehingga ketika jelas sumbernya maka jelas juga harganya. RPH misalnya, kalau mau diperiksa berapa sih jumlahnya, dikali hariannya, setahun dan per bulan berapa. Tidak mungkin dia flat, pada hari-hari tertentu orang juga bisa potong dalam jumlah besar,” kata anggota Banggar DPRD Loteng Ahmad Syamsul Hadi.
Editor : Akbar SirinawaSumber : Liputan Berita Lombok Post