Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Komisi II DPRD Loteng Kritik Target PAD 2027

L
Penulis: Lestari Dewi❯
Ahmad Supli
Ahmad Supli

Advertisement

 

LombokPost - Komisi II DPRD Lombok Tengah (Loteng) melontarkan kritik tajam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Loteng Tahun Anggaran 2027. Legislatif menilai draf yang diajukan Pemkab Loteng belum matang karena sejumlah pertanyaan krusial dari dewan belum mendapat jawaban memuaskan.

Anggota Komisi II DPRD Loteng Ahmad Supli membeberkan sejumlah poin krusial yang menjadi sorotan dan catatan bagi pemerintah daerah. Pertama, dewan menilai pemkab tidak serius menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2027 sebesar Rp 597,31 miliar.

Advertisement

Angka itu dinilai terlalu rendah dan tidak realistis. Sebab, target PAD tahun berjalan sebesar Rp 534,7 miliar justru mencatat tren peningkatan signifikan sejak pertengahan hingga akhir tahun.

“Realisasi tahun ini pada pertengahan tahun saja sudah di atas target. Artinya, target tahun 2027 seharusnya bisa dipatok jauh lebih besar lagi,” cetus Supli kepada wartawan, Senin (20/7).

Advertisement

Kedua, sektor pariwisata turut menjadi sorotan. Dinas Pariwisata dinilai belum maksimal menggarap potensi retribusi tiket masuk di sejumlah destinasi wisata, seperti kolam wisata Aik Bukak serta kawasan Kuta dan sekitarnya.

“Uang dari tiket masuk kolam-kolam wisata yang banyak di sini larinya ke mana? Kok bisa kontribusinya malah tidak ada,” tanyanya heran.

Ketiga, Supli mempertanyakan komitmen pemkab terhadap reformasi birokrasi. Hingga kini, masih banyak jabatan kepala dinas, kepala bidang, dan kepala seksi yang lowong. Bahkan, ditemukan kepala sekolah yang sudah dilantik, tetapi belum menerima Surat Keputusan (SK) resmi.

Sorotan keempat tertuju pada pengelolaan aset daerah berupa tanah dan bangunan yang terbengkalai dan rusak. Supli mencontohkan gedung Aerotel yang rusak tanpa anggaran pemeliharaan, bangunan PLUT, serta Sentra Hasil Olahan Pangan yang usulan anggarannya dicoret.

“Kita seperti memelihara kemubaziran. Harusnya taruh anggaran pemeliharaan Rp 1 atau 2 miliar di Aerotel agar dilirik pihak ketiga. Proyeksi pendapatannya kan nanti kembali ke daerah,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Advertisement
Editor : Akbar Sirinawa
Sumber : Liputan Berita Lombok Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Jelang MotoGP, 289 PJU Bypass Masih Padam, Dishub Loteng Sebut BPJN Tidak Ada Anggaran Pemeliharaan

Jelang MotoGP, 289 PJU Bypass Masih Padam, Dishub Loteng Sebut BPJN Tidak Ada Anggaran Pemeliharaan

Dikabarkan PJU sepanjang jalan bypass BIL-Mandalika tidak akan diperbaiki karena ketiadaan anggaran pemeliharaan oleh BPJN.

Ekonomi Lombok Tengah Diproyeksi Melesat, Pemkab Sodorkan KUA-PPAS 2027 Rp 2,57 Triliun

Ekonomi Lombok Tengah Diproyeksi Melesat, Pemkab Sodorkan KUA-PPAS 2027 Rp 2,57 Triliun

Wakil Bupati Loteng M Nursiah menyampaikan penjelasan kepala daerah terkait arah kebijakan fiskal dan pembangunan daerah untuk tahun 2027

PJU Mati Masih Dibayar, Jaksa Minta Dishub Loteng Validasi Titik PJU

PJU Mati Masih Dibayar, Jaksa Minta Dishub Loteng Validasi Titik PJU

Jaksa dorong penguatan tata kelola Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer