LombokPost-Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) mendorong penguatan tata kelola Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik.
Penguatan dilakukan melalui pertukaran data riil antara PT PLN (Persero) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Loteng.
Langkah itu dilakukan untuk memastikan penerimaan daerah yang mencapai sekitar Rp 30 miliar per tahun benar-benar terverifikasi, akurat, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Dorongan itu disampaikan dalam rapat koordinasi yang mempertemukan Kejari Loteng, Bapenda, Dinas Perhubungan, serta PT PLN (Persero).
Kepala Kejari Loteng Putri Ayu Wulandari memerintahkan jajarannya mengoptimalkan fungsi pencegahan dan perbaikan sistem guna memperkuat tata kelola penerimaan daerah.
Fokusnya tidak hanya pada aspek kepatuhan administrasi. Kejari juga memastikan seluruh pihak menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangan.
“Menurut kami, Bapenda tidak cukup hanya menerima setoran PBJT dari PLN, tetapi juga harus melakukan verifikasi terhadap subjek dan objek pajak yang menjadi dasar perhitungan penerimaan daerah,” katanya, Rabu (10/6).
Kepala Seksi Intelijen Kejari Loteng Alfa Dera mengatakan, peningkatan aktivitas ekonomi dan bertambahnya izin usaha di Loteng seharusnya menjadi salah satu indikator yang berbanding lurus dengan pertumbuhan penerimaan PBJT atas tenaga listrik.
“Ketika izin usaha terus bertambah, tentu perlu dilakukan evaluasi bersama apakah pertumbuhan penerimaan pajak listrik sudah mencerminkan perkembangan aktivitas ekonomi tersebut. Karena itu diperlukan pertukaran data yang lebih terbuka antara PLN dan Bapenda,” ujarnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
