LombokPost - Komisi IV DPRD Lombok Tengah (Loteng) menggelar kunjungan monitoring dan evaluasi (monev) ke SMPN 5 Praya Timur, Selasa (1/9). Peninjauan lapangan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi fasilitas sekolah yang dilaporkan mengalami kerusakan cukup parah.
“Hasil monev bersama rombongan Komisi IV, Dinas Pendidikan, kepala sekolah, hingga kepala desa, kami sepakat akan mendorong semua fraksi di Komisi IV untuk bersama-sama menyuarakan kondisi ini,” tegas Ketua Komisi IV DPRD Loteng Mayuki, Selasa (1/9).
Baca Juga: Dewan Minta Akses SMPN 5 Praya Timur dan KDMP Dipisah, Disdikbud Wacanakan Pemindahan Sekolah
Mayuki menjelaskan, dorongan kolektif ini muncul karena sarana dan prasarana di SMPN 5 Praya Timur sudah sangat tidak layak. Selain kerusakan fisik gedung, lingkungan sekolah juga dinilai terlalu bebas dan kurang terawasi lantaran belum memiliki tembok pembatas kawasan. Siapa saja bisa dengan mudah keluar masuk area sekolah.
“Sampai saya sebut sekolah ini adalah 'SMPN 5 Luar Biasa', alias luar dari kebiasaan," sindir politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Ia menilai wajar jika para orang tua di desa setempat enggan menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah itu. Minimnya faktor keamanan, kenyamanan, dan ketertiban menjadi alasan utama menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat yang kemudian beralih memilih sekolah lain.
Baca Juga: Kembali Bangkit, Ritual Nyemulaq Segera Awali Pemulihan Desa Wisata Sade
Komisi IV berkomitmen membawa dan membahas kondisi SMPN 5 Praya Timur dalam pembahasan Nota Keuangan APBD Perubahan 2026 pada September ini serta APBD Murni 2027 pada November mendatang. Mayuki menegaskan, pihak legislatif akan mengawal ketat anggaran rehabilitasi sekolah itu.
“Berapa pun anggarannya, yang penting ada perhatian bersama demi keberlangsungan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan fasilitas yang layak bagi masyarakat,” paparnya.
Anggota Komisi IV DPRD Loteng Ahmad Rifai menyatakan dukungannya agar langkah rehabilitasi fasilitas sekolah yang rusak parah itu dilakukan secara bertahap dan terencana. Menurut skema yang disiapkan, perbaikan akan dibagi ke dalam dua tahap penganggaran.
Pada APBD Perubahan (APBD-P) 2026, fokus utama diusulkan pada perbaikan sarana vital kegiatan belajar mengajar, yakni ruang kelas dan ruang guru. Selanjutnya, pada APBD Murni 2027, usulan rehabilitasi akan dilanjutkan untuk pembenahan ruang laboratorium, perpustakaan, serta penataan lingkungan sekolah secara menyeluruh.
“Kami merasa ini sangat mendesak untuk segera direhabilitasi. Sebelum APBD-P 2026 diketok, kami di Komisi IV akan berkoordinasi dan berkomunikasi intensif dengan Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah agar pengalokasian anggarannya benar-benar masuk,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Baca Juga: Potret Buram Sekolah Pelosok di Kecamatan Praya Timur, Perpustakaan Dipenuhi Semak Belukar
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Loteng Lalu Idham Khalid memastikan rencana merger SMPN 5 Praya Timur dengan SDN 2 Beleke resmi dibatalkan. Kepastian ini didapatkan seiring komitmen kuat pemkab dan DPRD Loteng untuk memprioritaskan rehabilitasi total sekolah itu.
Ia menambahkan, selain mengandalkan penganggaran daerah melalui APBD-P dan APBD Murni, Disdikbud Loteng juga berupaya menjemput anggaran dari pemerintah pusat melalui program revitalisasi. SMPN 5 Praya Timur sendiri tercatat sudah masuk sebagai salah satu sekolah kandidat penerima bantuan itu.
“Syarat revitalisasi ini minimal muridnya 100 orang, meski kecil (peluang, red) namun tetap kita upayakan ke pusat,” kata dia.
Editor : Akbar SirinawaSumber : Liputan Berita Lombok Post