LombokPost - Pemilik Yayasan Budi Sain Mangkling yang menaungi SPPG Lombok Tengah Mekar Bersatu, Khaeruddin, akhirnya menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada seluruh wali murid dan tenaga pendidik.
Ia mengakui bahwa respons serta pernyataan kontroversial yang sempat ia lontarkan beberapa hari lalu murni dipicu rasa panik saat menghadapi musibah keracunan masal yang menimpa ratusan siswa.
"Pernyataan sebelumnya adalah bentuk kepanikan kami," aku Khaeruddin.
Baca Juga: Jangan Sampai Terulang Lagi! Pemkab Lakukan Evaluasi Total Program MBG di Loteng
Sikap melunak ini disampaikan di tengah langkah tegas Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat yang resmi membekukan sementara operasional SPPG Lombok Tengah selama 20 hari ke depan.
Akibat penghentian tersebut, distribusi paket Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ribuan penerima manfaat terhenti total dan seluruh relawan dirumahkan sementara waktu.
Di lokasi kejadian, aktivitas dapur SPPG tampak lumpuh dan lengang, hanya dijaga oleh beberapa personel kepolisian.
Baca Juga: Lempar Handuk, Pemilik SPPG Tuding Keterlambatan Sekolah dan Anak Tak Sarapan Picu Keracunan MBG
Khaeruddin menyatakan pasrah menghadapi gelombang penolakan dari wali murid. Meski begitu, ia berharap program ini kelak bisa diterima kembali oleh masyarakat.
Selama masa pembekuan 20 hari ini, Khaeruddin berjanji akan berbenah total. Pihak yayasan siap melengkapi kekurangan fasilitas dan membenahi komposisi makanan yang sempat disorot publik.
"Yang menonjol jadi sorotan kan menunya. Jangan menu yang aneh-aneh, kiranya menu yang lokal saja," tegasnya.
Selain masalah menu, ia juga mengklarifikasi terkait tudotan ketiadaan stiker batas waktu konsumsi pada wadah makanan (omprengan). Menurutnya, belum ada aturan baku terkait jenis stiker yang food grade sekaligus tidak merusak wadah saat dicuci.
Baca Juga: Sampai Kapan MBG Memakan Korban? Diduga Keracunan, 352 Siswa di Loteng Dilarikan ke Puskesmas
Kini, pihak yayasan menyerahkan penuh proses evaluasi teknis kepada Kepala SPPG Lombok Tengah serta menyatakan siap berkoordinasi intensif dengan pemerintah pusat demi membenahi seluruh layanan.
Editor : Kimda Farida
Sumber : Liputan Berita Lombok Post