Sebelum tiba di KSB, pasien tersebut datang dari Mataram dengan mengantongi surat keterangan rapid test dengan hasil reaktif. Anehnya, dia yang menggunakan perjalanan darat bisa lolos di Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur.
Saat ini, pedagang yang biasa berjualan ia sedang menjalani perawatan di Rusunawa, Kelurahan Menala, KSB.
IKS diketahui pelaku perjalanan tanpa gejala (PPTG). Dia tercatat sebagai pasien positif dengan nomor 978 NTB. ‘’Pasien 978 ini merupakan pelaku perjalanan. Riwayat kontak dengan orang positif Covid-19 belum terindentifikasi. Saat ini dalam kondisi baik,’’ jelas Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas NTB Lalu Gita Ariadi, Rabu (17/6).
Juru bicara gugus tugas KSB H. Tuwuh menegaskan, keberadaan pasien tersebut tidak mempengaruhi grafik kasus covid-19 di KSB. ‘’Pasien ini tidak menambah jumlah pasien positif KSB. Kita tetap 13 orang. Kasus tambahan ini adalah PPTG asal Kota Mataram, cuma dia beraktifitas di KSB,’’ jelasnya.
Dia menerangkan, PPTG yang dinyatakan positif ini sebelumnya mengantongi surat keterangan rapid test dengan kondisi reaktif. Setiba di posko pemeriksaan simpang Haji Hasim, Poto Tano, pasien diperiksa dan hasilnya reaktif. Sehingga bawa ke Rusunawa untuk menjalani isolasi mandiri.
‘’Kita sudah kontak Kota Mataram untuk melakukan tracing kontak terhadap pasien ini. Kita juga mencari tracing kontaknya di KSB. Sejauh ini belum ditemukan. Karena begitu tiba langsung dibawa ke Rusunawa,’’ katanya.
Keberadaan pasien ini mengundang protes dari Pemda KSB. Protes itu dialamatkan ke petugas Pelabuhan Kayangan. Seharusnya, kata Tuwuh, pasien hasil rapid test reaktif menjalani isolasi mandiri. ‘’Kalau kita di sini, begitu hasilnya reaktif itu kita karantina. Tapi kenapa di sana, begitu hasilnya reaktif tidak dilakukan isolasi dan diawasi secara khusus, malah ini dibiarkan lolos,’’ sesalnya.
Dia meminta agar masyarakat tidak panik. Pasien positif ini belum beraktifitas di KSB. ‘’Kita mau balikan ke Mataram itu sangat beresiko. Itulah kenapa kemudian kita karantina di Rusunawa. Ini supaya tidak menular ke orang banyak,’’ tambahnya.
Wakil Bupati Sumbawa Barat Fud Syaifuddin memberikan atensi khusus terhadap persoalan ini. Orang nomor dua KSB ini meminta gubernur NTB untuk menegur dan memperketat proses pengawasan serta lalu lintas melalui pelabuhan. Apalagi saat itu, kebijakan rapid test masih menjadi syarat untuk bisa menyeberang menggunakan pelabuhan Poto Tano-Kayangan.
‘’Kita minta gubernur menegur petugas posko utama di Kayangan, termasuk yang mengeluarkan hasil rapid test di Mataram agar jangan teledor yang akan mengakibatkan hal yang fatal bagi warga Pulau Sumbawa,’’ protesnya. (far/r8)
Editor : Administrator