TALIWANG-Elpiji nonsubsidi ukuran 12 kilogram (Kg) diduga oplosan beredar di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Modusnya, elpiji subsidi 3 kg dioplos ke elpiji 12 kg. Praktik ini ditengarai karena elpiji nonsubdisi ini harganya cukup menggiurkan.
Dugaan ini terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Dinas Perindagkop KSB dengan Komisi II DPRD, kemarin. ”Dugaan kita demikian. Indikasi pengoplosan dari elpiji 3 kilogram ke 12 kilogram dan itu cukup banyak beredar di Sumbawa Barat,’’ ungkap Kepala Disperindagkop KSB Lalu Azhar, kemarin.
Menurutnya, praktik oplosan ini juga berdampak terhadap ketersediaan elpiji subsidi pemerintah. Karena, elpiji yang seharusnya dinikmati masyarakat miskin ini dialihkan untuk dioplos. ”Sebelum dioplos, elpiji itu ditimbun atau disimpan dulu. Nah ini akan segera kami koordinasikan dengan aparat keamanan terkait hal ini,’’ janjinya.
Selain dugaan oplosan, elpiji nonsubsidi ini diduga kuat didatangkan dari luar wilayah KSB. ’’Dugaan ini segera kita koordinasikan dengan kepolisian,’’ janjinya lagi.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, untuk membedakan elpiji nonsubsidi oplosan dan tidak bisa dilihat dari harga. Elpiji oplosan harganya jauh lebih murah.
Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, harga eceran tertinggi elpiji 12 kg Rp 204 ribu per tabung. Sementara harga jual yang banyak dijumpai di lapangan selama ini Rp 170 ribu hingga Rp 175 ribu. ”Dari sisi harga saja ini sudah berbeda. Ketika di bawa ke KSB, minimal harganya Rp 230 ribu per tabung. Ini bahkan dikeluhkan salah satu agen,’’ sebut dia.
Elpiji nonsubsidi resmi memiliki ciri atau tanda pembeda. Terutama bungkusan penutup kepala tabung. ”Ada barcode-nya kalau yang asli. Nah kalau tidak ada barcode dan dijual di bawah harga tadi, indikasi itu oplosan sangat kuat,’’ ungkapnya.
Lalu Azhar berharap masyarakat secara bersama-sama untuk dapat mengawasi peredaran elpiji oplosan. Selain itu, elpiji subsidi yang seharusnya menjadi hak masyarakat miskin menjadi berkurang. ”Karena oplosan, kadang-kadang ukurannya tidak sesuai. Ini harus kita waspadai,’’ imbau dia.
Mengenai kelangkaan elpiji subsidi, Pemda KSB saat ini tengah melakukan berbagai upaya. Selain pengawasan secara berkala, pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya lain. Data pemerintah, total elpiji subsidi di KSB mencapai 3.195.000 kg setahun. Jika dibagi tiga, total tabung gas yang beredar di KSB mencapai 1.060.000 tabung. ”Ini yang beredar di KSB dalam setahun,’’ kata dia.
Elpiji itu didistribusikan ke tiga agen, baik di KSB maupun Sumbawa. ”Ada 158 pangkalan di KSB. Tersebar di semua kecamatan, agen ini sudah memiliki pangkalan sendiri-sendiri,’’ paparnya.
Penerima elpiji subsidi ini harus sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 21.749 kepala keluarga (KK). Ditambah nelayan dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). ”Total seluruh penerima subsidi ini 31.749 KK. Ini memang masih kurang, sekitar 199 tabung per hari. Tapi ini tidak terlalu bermasalah, kalau pendistribusiannya tepat,’’ tandasnya.
Pemerintah telah bersurat untuk meminta penambahan kuota. Adapun kuota yang dibutuhkan sekitar 5.000 metrik ton. ”Jawaban dari provinsi, termasuk BPH Migas dan Pertamina. Agustus ini akan diberikan tanggapan,’’ tambahnya.
Ada sejumlah rekomendasi yang dihasilkan dalam RDP tersebut. Yakni, meminta Pemda KSB tetap mengawal usulan penambahan kuota elpiji subsidi; Pemerintah dan Pertamina diminta mengevaluasi agen di KSB dan Sumbawa; Meminta agen dan pemerintah untuk melakukan pengawasan secara ketat kepada seluruh pangkalan untuk memastikan pihak yang berhak menerima subsidi tepat sasaran; Meminta Pemda KSB dan agen untuk memaksimalkan pengawasan lapangan untuk menjamin elpiji subsidi yang dijual sesuai HET Rp 16.500 per tabung; dan meminta kepada agen untuk mencabut izin pangkalan yang bermain-main di lapangan. ”Ini pangkalannya jelas, orangnya jelas sampai menjual Rp 30 ribu sampai Rp 40 ribu per tabung. Cabut izin pangkalan ini,’’ tegas Ketua Komisi II DPRD KSB Aheruddin Sidik.
Pemda KSB juga diminta mensosialisasikan dan pertemuan dengan para agen. Termasuk semua pihak terkait yang ada di KSB. ”Tugas pemerintah mengintervensi, terutama sistem pendistribusian maupun harga,’’ jelas dia.
Terkait indikasi pengoplosan, dia meminta pemerintah segera melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum. ”Koordinasikan segera, agar praktik ini tidak merugikan orang banyak,’’ tambahnya.
Kapolres KSB AKBP Yasmara Harahap mengaku baru mendengar laporan tersebut. ”Baru kami dapat dari media informasi ini. Terimakasih segera akan kami tindaklanjuti,’’ janjinya.
Dalam waktu dekat kapolres akan memerintahkan anggota satreskrim untuk bergerak melakukan penyelidikan elpiji oplosan ini. Karena praktik ini berbahaya dan merugikan masyarakat. ”Ini akan menjadi atensi khusus kami. Kami akan awali dengan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket),’’ kata dia.
Dia menegaskan, jika ditemukan ada praktik demikian, pihaknya akan menindak tegas. ”Tanpa ada pengaduan sekali pun, kalau ini ditemukan di lapangan akan kami tindak,’’ tegas dia.
Kapolres berharap dukungan masyarakat. Jika menemukan adanya indikasi praktik tersebut agar segera melaporkan kepada aparat kepolisian. ”Jangan bertindak sendiri, segera laporkan ke polisi,’’ harapnya.
Diapun meminta bhabinkamtibmas yang ditugaskan di masing-masing desa/kelurahan ikut mensosialisasikan kepada masyarakat. Baik tentang bahaya penggunaan elpiji oplosan maupun praktik pengoplosan itu sendiri. ”Kita akan kedepankan peran bhabinkamtibmas mengedukasi masyarakat,’’ tambahnya. (far/r8)
Editor : Galih Mps