TALIWANG-Bupati Sumbawa Barat, HW Musyafirin berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Karena itu, bupati berharap kantor Samsat NTB dapat bekerja dengan Agen Gotong Royong (AGR).
Bupati mengatakan, AGR yang dibentuk Pemda KSB tersebar di semua wilayah. AGR memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan di KSB, khususnya Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR). "AGR ini memiliki data by name by address semua warga yang berada di peliuk mereka. Dengan mengandeng AGR ini akan memudahkan koordinasi dengan samsat terkait pembayaran pajak," kata bupati orang nomor satu KSB itu saat menerima kunjungan pejabat Jasa Raharja Perwakilan Pulau Sumbawa, kemarin.
Dia menegaskan, sebelumnya Samsat pernah dibantu pemerintah melalui pendataan kendaraan motor. Termasuk pendataan terhadap warga yang belum membayar pajak. "Tiga orang agen itu mengurus 150 kepala keluarga," paparnya.
Salah satu masalah yang ditemukan di lapangan adalah Samsat kesulitan mendata kendaraan dikarenakan kendaraan tersebut langsung dijual. Kondisi ini berpengaruh terhadap administrasi surat menyurat kendaraan. "Itu masalah administrasi yang ditemukan di lapangan. Tapi kalau kerjasama ini bisa dilakukan dengan agen, itu bisa diatasi," urainya.
Di sisi lain, bupati juga menyampaikan beberapa persoalan yang dikeluhkan masyarakat terkait pelayanan Jasa Raharja sendiri. Setiap malam Jumat, katanya, selalu muncul keluhan warga mengenai penanganan yang telat ketika berurusan dengan Samsat. "Korban kecelakaan tunggal tidak bisa mengklaim asuransi. Saat ini ditanyakan, kami juga tidak bisa menjawab karena bukan ranah pemerintah," katanya.
Kepala Jasa Raharja Perwakilan Pulau Sumbawa Hari Prasetyo mengatakan, selain layanan pajak, pihaknya juga mengurus santunan. Potret di KSB secara keseluruhan, sambungnya, jumlah korban kecelakaan mengalami peningkatan. "Tetapi secara umum, untuk pendapatan minus.
Jumlah pendapatan lebih kecil dari jumlah klaim uang yang kita bayar,"katanya.
Tahun ini Jasa Raharja membayarkan klaim 12 orang. Satu orang Rp 50 juta. Artinya ada sekitar Rp 600 juta yang sudah kucurkan untuk santunan. "Pendapatan cuma Rp 100 juta, artinya kita minus Rp 500 juta," akunya.
Dia berharap, ke depan masyarakat tertib dalam berlalu lintas dan juga tertib bayar pajak. "Kesadaran berkendara dan membayar pajak ini merupakan tanggung jawab semua," ujar dia
Dia juga menjelaskan, beberapa hal penting terkait sumber pendapatan dari Samsat. Adapun sumbernya berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKM), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), PKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). "Dana kita kelola sendiri, dan jumlahnya sedikit. Memang masyarakat belum begitu sadar untuk rutin membayar pajak kendaraan," paparnya lagi.
Dia berharap, masyarakat juga memanfaatkan kesempatan yang dibuka oleh Samsat yaitu program pembebasan denda. Kendaraan yang 10 tahun tidak bayar pajak, cukup membayar bayar untuk lima tahun. "Wajib pajak yang tertib bayar pajak akan diikutkan dalam undian. Hadiahnya umrah," jelasnya.
Data Jasa Raharja, potensi kendaraan yang ada di KSB sebanyak 51 ribu unit dan baru 30 persen yang patuh membayar pajak. (far/r8)
Editor : Galih Mps