Kepindahan Lutfi yang kini jadi tersangka KPK dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa serta gratifikasi dibenarkan Ketua DPD PDIP NTB Rachmat Hidayat. "Benar," jawab anggota DPR RI ini singkat.
Keinginan Lutfi mengajukan diri menjadi Kader PDI Perjuangan dibuktikan dengan surat pernyataan lengkap dengan tanda tangan di atas materai. Soal mekanisme internal kepindahan partai termasuk pengukuhan, Rachmat belum menjawab.
Diketahui, Lutfi mengakhiri jabatannya sebagai Wali Kota Bima untuk periode 2018-2023, Selasa (26/9). Tanda-tanda Lutfi akan merapat ke PDIP terlihat sejak kehadirannya di kediaman Rachmat Hidayat di Jalan Panji Masyarakat Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Mataram, pekan lalu.
Keputusan pemindahan partai H. M Lutfi ini belum diketahui apa yang melatar belakanginya. Dikonfirmasi telepon genggam, nomornya tidak aktif.
Sekretaris DPD II Partai Golkar Kota Bima Tiswan Suryaningrat membenarkan mantan Wali Kota Bima itu telah mengajukan surat permohonan diri bergabung dengan PDIP. "Benar, itu benar. Saya kira itu ranah privasi pak Lutfi untuk pindah ke partai mana pun. Untuk hijrah agar lebih baik lagi," ujarnya.
Di PDIP, menurut Tiswan, mungkin Lutfi bisa berbuat lebih baik seperti mempercepat Pembentukan Pulau Sumbawa dan sebagainya. Lagi pula, Lutfi berteman baik dengan Ketua PDIP NTB Rachmat Hidayat.
Disinggung mengenai surat pengunduran diri dari Partai Golkar yang diajukan Lutfi, dia juga membenarkannya. "Benar Lutfi sudah mengajukan surat mengundurkan diri di DPD I Partai Golkar, karena beliau pengurus DPD I Provinsi. Tapi DPP belum memutuskan apakah sudah menerima atau tidak," katanya.
Pilihan Lutfi tak diikuti istrinya, Eliya. Dia tetap bertahan di Golkar. Bahkan Eliya sudah masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) DPR RI dari Partai Golkar dengan nomor urut 1. (man/jlo/r8)
Editor : Redaksi Lombok Post