LombokPost-Audit kerugian negara kasus dugaan korupsi dana kredit fiktif pada BNI kantor cabang pembantu (KCP) Woha, Kabupaten Bima, belum rampung.
Kasi Pidsus Kejari Bima Catur Hidayat mengatakan, hasil audit kerugian negara belum keluar. Saat ini, Inspektorat Kota Bima sedang menyelesaikan pernghitungannya. "Jadi, kami menunggu hasil dari Inspektorat Kota Bima. Nanti habis keluar audit, baru kami tetapkan tersangka," kata Catur, Selasa (11/2).
Dalam tahap penyidikan, penyidik sudah memeriksa beberapa orang, baik dari pihak perbankan maupun kelompok tani yang tercatat sebagai penerima kredit. "Terakhir, kami periksa pihak ketiga, inisial CA selaku ketua kelompoknya," beber dia.
Kejari Bima menangani kasus ini berdasarkan adanya laporan masyarakat sebagai nasabah yang merasa menjadi korban dari pencairan dana kredit pada tahun 2021 tersebut.
Catur mengatakan nasabah yang merasa menjadi korban dalam kasus ini sebanyak sembilan orang. Dalam data pencairan, satu orang nasabah dari kalangan petani seharusnya menerima dana kredit Rp 50 juta.
"Jadi, Rp 50 juta satu nasabah, cuma delapan nasabah di sini. Meskipun sedikit, tetapi kan kami melihat dampaknya. Dampaknya terhadap masyarakat begitu," ucapnya.
Diketahui, sebanyak sembilan orang warga Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Bima tiba-tiba tercatat memiliki utang di BNI Woha. Hal itu terungkap saat mereka mengajukan pinjaman di bank lain pada tahun 2024. Petugas bank memberitahukan mereka memiliki utang jatuh tempo di BNI.
Setelah ditelisik, ternyata mereka pernah mengajukan pinjaman dana KUR di BNI Woha pada tahun 2021 silam masing-masing senilai Rp 50 juta. Hanya saja mereka tidak pernah menerima uang satu sen pun dari nilai yang dipinjam tersebut. (jlo/r5)
Editor : Jelo Sangaji