LombokPost-Kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) kaitan dengan penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 ditentang. Semula, pelantikan dijadwalkan Februari lalu diundur ke Oktober 2025 dan Maret 2026.
Merespon surat edaran Kemenpan RB, ratusan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (CPPPK) tahap I di Dompu, menggelar aksi, kemarin (10/3/2025).
Mereka menggedor kantor Bupati Dompu dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dompu.
CPPPK menilai kebijakan pemerintah ini merupakan sikap tidak konsisten dan semena-mena. Padahal, nasib mereka sudah bergantung pada jalur ASN yang sebelumnya mereka ikuti dalam proses seleksi yang ditentukan pemerintah.
Baca Juga: Niatnya Mencuri, Lihat Korban Pakai Handuk, Buruh Harian Asal Babakan Berupaya Memperkosanya
Menanggapi tuntutan CPPK, Bupati Dompu Bambang Firdaus mengaku prihatin dengan nasib mereka. Dia menegaskan akan menyampaikan aspirasi para calon ASN ke pemerintah pusat. "Beri kami waktu untuk terus berkoordinasi, berkomunikasi dengan pemerintah yang lebih tinggi. Saya sangat prihatin dengan kondisi ini," kata Bambang saat menemui massa aksi di depan kantor bupati.
Dia mengatakan, pihaknya tidak bisa mengubah peraturan yang lebih tinggi. Kendati demikian, Bambang berjanji akan berada di garis terdepan dalam mengawal seluruh harapan dan keinginan dari CPPPK. "Berikan saya waktu, dukung saya, support saya. Saya jadi bupati karena saya ingin duduk dan berjuang bersama masyarakat Dompu," tegasnya.
Selepas bertemu bupati, ratusan CPPPK kemudian kembali melakukan orasi di depan kantor DPRD Dompu. Kemudian, mereka bergeser ke kantor DPRD Dompu dan mengajak bersama-sama menolak keputusan pemerintah pusat.
Sebelumnya, salah seorang CPPPK Nurmala mengaku sudah 20 tahun menjadi tenaga honorer guru. Awalnya dia sangat senang karena berhasil lolos menjadi calon ASN. Namun, kebahagiaannya itu lenyap ketika mengetahui pengangkatan CPPPK sebagai ASN 2024 diundur pada Maret 2026.
Baca Juga: Nekat Jualan Sabu Usai Tarawih, Pengedar Sabu di Karang Bagu Ditangkap Polisi
"Saya sudah 20 tahun menjadi honorer. Selama ini hanya mendapatkan gaji dari dana BOS saja. Pak Presiden Prabowo Subianto yang terhormat, tolong pak jangan ditunda lagi SK pengangkatan kami," katanya saat berorasi di depan kantor bupati.
Nurmala mengaku akan pensiun pada 2026. Karena itu, dia tidak ingin keputusan pemerintah dalam mengundur pengangkatan ini merusak impiannya menjadi ASN.
"Saya orang (honorer) yang tidak berada. Kasian Pak, apakah kami masih akan hidup dalam menunggu ini, atau mungkin saya akan meninggal hari ini," keluh dia. (jlo/r5)
Editor : Jelo Sangaji