LombokPost-Wali Kota Bima HA Rahman H Abidin menegaskan komitmennya mendukung program normalisasi sungai. Salah satunya dengan menyiapkan anggaran pembebasan lahan untuk program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP).
"Sekali lagi saya tegaskan, anggaran pembebasan lahan pasti ada, jabatan saya jaminannya," tegas wali kota saat menghadiri rapat koordinasi bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara I Mataram dengan agenda pembahasan pengadaan lahan untuk program NUFReP di Kota Bima, Rabu (12/3).
Diketahui, program NUFRep memasuki tahap tahun kedua hingga keempat (Y2-Y4), dengan terlebih dahulu fokus pada pembebasan lahan di empat sungai, meliputi sungai Ntobo, sungai Nae, sungai Te, dan sungai Tambe.
Baca Juga: Pencairan Dana TPP ASN Pemprov NTB Mulai Diproses
Proyek ini mendapat dukungan dari pemerintah pusat serta pendanaan dari Bank Dunia sebesar Rp 459 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk menanggulangi bencana banjir yang kerap melanda Kota Bima.
Hanya saja, kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah seluruh Indonesia, termasuk Kota Bima dihadapkan dengan efisiensi anggaran. Kendati demikian, Pemkot Bima berkomitmen penuh mendukung program pengendalian banjir ini tanpa terpengaruh dengan efisiensi anggaran.
"Apapun persoalannya, saya selaku pejabat definitif siap menyiapkan apapun yang dibutuhkan, sehingga program itu tetap dilaksanakan," tegas Aji Man, sapaan akrab wali kota.
Kepala Bappeda Kota Bima Adisan mengatakan, pada prinsipnya Pemkot Bima berkomitmen penuh mendukung keberlanjutan program ini. Berdasarkan hasil penilaian dari tim apraissal dinas Perkim, lahan yang dibebaskan seluas 11,75 hektar. Lahan itu mencakup empat titik sungai.
Baca Juga: Rekomendasi KPK, Perbaikan Tata Kelola Tambak Udang di NTB Ditarget Tuntas Dalam 6 Bulan
"Anggarannya ada pada proses pergeseran APBD tahun 2025, awal bulan April 2025 Insya Allah rampung. Anggaran Rp 15 miliar itu mencakup empat sungai," imbuhnya
Proses pembebasan lahan dilakukan dengan pemecahan sertifikat warga yang berada di sekitar saluran primer dan sekunder. Dari total 102 titik lahan yang diproses, 16 di antaranya masih belum mencapai kesepakatan. (gun/jlo/r5)
Editor : Jelo Sangaji