Pascapenetapan Dompu sebagai kawasan tebu Nasional oleh Menteri Pertanian pada 2024 lalu, sejumlah ide dan gagasan dicetuskan sejumlah pihak sebagai wujud dukungan.
Banyak dari mereka sudah tak sabar ingin melihat kabupaten yang dipimpin Bambang Firdaus-Siradjudin ini benar-benar menjelma menjadi sentra gula di wilayah Indonesia timur khususnya NTB.
---------------
Di ujung telepon, Ketua DPRD Provinsi NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda tak bisa menyembunyikan rasa senangnya atas kebijakan strategis yang dibuat pemerintah pusat terhadap Kabupaten Dompu ini.
Dia merasa, penunjukkan Dompu dengan status barunya sebagai kawasan tebu Nasional adalah keputusan yang tepat dan strategis karena didukung potensi yang dimiliki.
Hal itu merupakan keunggulan NTB yang belum tentu dimiliki daerah lain
"Di kabupaten ini kan juga sudah berdiri pabrik gula yakni milik PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS), ditambah adanya luas lahan yang sangat memadai untuk pengembangan tebu sehingga ini adalah modal besar daerah kita," kata Isvie saat dihubungi Lombok Post melalui saluran telepon, Sabtu (5/4).
Menurutnya, ekstensifikasi lahan tebu dengan pola kemitraan yang beberapa tahun terakhir digulirkan sangat efektif dan efisien.
Tebu kini tidak hanya terpusat di Kecamatan Pekat, Dompu saja namun telah memotivasi petani lainnya sehingga banyak dikembangkan di wilayah lain termasuk di Kabupaten Bima bahkan hingga Kabupaten Sumbawa.
Bertambahnya luasan area pengembangan tanaman tebu tentu telah berdampak positif untuk jumlah pasokan tebu yang bisa diolah pabrik PT SMS.
Selain itu, total petani yang kini menekuni usaha perkebunan tebu juga meningkat diikuti dengan semakin membaiknya tingkat kesejahteraan petani yang memilih bertanam tebu.
Baca Juga: Nanang Samodra Lakukan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Universitas Islam Al Azhar
Isvie memastikan, dia dan jajarannya di DPRD Provinsi akan mengawal agar kebijakan yang telah dibuat pusat ini bisa ditindaklanjuti secara lebih maksimal oleh pemerintah daerah (pemda) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.
Sinergitas dengan lembaga legislatif di Dompu pun siap dilakukan demi menyukseskan program kawasan tebu Nasional.
Saat ini pihaknya masih menunggu langkah konkret yang akan diambil DPRD kabupaten untuk kemudian diselaraskan dengan lembaga legislatif di provinsi.
Hal lain yang menurutnya perlu diperhatikan adalah, pemda harus memikirkan dampak lingkungan ketika pengembangan tebu ke depan bertambah masif.
Jangan sampai justru malah menimbulkan masalah baru.
Dinas lingkungan hidup setempat perlu terlibat bekerja sama dengan dinas pertanian dan perkebunan untuk melakukan kajian secara komprehensif.
"Karena seperti yang kita ketahui di Pulau Sumbawa ini kan sering terjadi banjir bandang," ucapnya.
Kalangan DPRD Provinsi sepakat bahwa industri dan kesejahteraan petani tebu harus sukses namun di sisi lain lingkungan hidup juga harus tetap terpelihara secara baik.
Sektor peternakan yang lebih dahulu ada di wilayah ini juga perlu diperhatikan agar bisa berkembang beririringan dengan perkebunan tebu.
Pemda perlu memikirkan formula yang tepat sehingga para petani dan peternak serta investor di daerah bisa bersinergi dengan mengusung prinsip simbiosis mutualisme.
Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Dompu Muttakun juga memberi respons positif.
Dia juga tak kalah semangat menunjukkan komitmennya untuk menyukseskan penetapan Dompu sebagai kawasan tebu Nasional.
"Kebijakan ini sangat menguntungkan Dompu karena itu saya atas nama Pimpinan DPRD Kabupaten Dompu meminta masyarakat dan eksekutif untuk serius mengawal kesuksesannya," kata Muttakun.
Baca Juga: Produksi Padi Loteng Tembus 237 Ribu Ton, Luas Lahan Pertanian Padi Mencapai 52.469 Hektare
Politisi Partai Nasdem itu juga mendorong Pemkab Dompu untuk segera menyambut kebijakan program kedaulatan pangan yang dibuat Presiden Prabowo Subianto dengan menyiapkan sejumlah persyaratan sebagai tindaklanjut penetapan status baru Dompu itu.
Diikuti juga dengan langkah pemetaaan wilayah mana saja yang bisa dijadikan areal pengembangan tebu yang baru.
"Eksekutif di Dompu juga harus segera berkoordinasi dengan pemprov dan pemerintah pusat untuk menyinkronkan langkah yang perlu dilakukan. Selain lahan yang sudah sukses ditanami maka perlu dikembangkan agar lebih luas lagi," sarannya.
Mantan aktifis itu juga memastikan peternakan dan perkebunan tebu kini tak perlu dibenturkan lagi karena sebenarnya keduanya bisa bersinergi dan sama-sama berkontribusi bagi kemakmuran daerah.
Pakan ternak tentu bisa diperoleh dari pengolahan limbah tebu yang ada.
Pemkab tinggal mengatur wilayah keduanya agar tidak tumpang tindih di lapangan, masing-masing sektor arealnya harus dilindungi dan diamankan juga.
"Tinggal kita sekarang membangun komunikasi dan sosialisasi ke masyarakat agar bisa melihat bahwa area pelepasan ternak yang sudah ada memang sebesar-besarnya untuk kepentingan peternak tanpa diganggu lainnya, bukan hanya oleh tebu tapi juga hal lain di luar peternakan," jelasnya.
Pemprov selaku kepanjangan tangan dari pemerintah pusat juga diharapkan bisa membantu untuk memfasilitasi serta memediasi agar penetapan Dompu sebagai kawasan tebu Nasional bisa segera ditindaklanjuti pemkab.
Upaya lainnya, pemprov bisa turut menyosialisasikan ke pemkab dan masyarakat Dompu mengenai kebijakan apa saja yang akan dilakukan dan dibutuhkan pemerintah pusat pascapenetapan ini.
"Selama kebijakan ini menguntungkan daerah dan masyarakat, saya yakin pemkab dan rakyat Dompu akan mendukungnya," ucapnya.(bersambung)
Editor : Kimda Farida