LombokPost-Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Amar Nurmansyah berharap kades dan lurah bersama-sama menyukseskan program kartu KSB maju. Program ini menjadi prioritas 100 hari kerja pertama Amar Nurmansyah dan Hanipah sebagai pasangan bupati dan wakil bupati. ‘’Kolaborasi menjadi sangat penting. Kades dan lurah harus mampu menyukseskan program ini,’’ harap Amar saat rapat koordinasi dengan seluruh lurah dan kades se-KSB, Selasa (22/4).
Bupati menegaskan, lurah maupun kepala desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah wajib menyukseskan semua program pemerintah daerah. Program yang dilaksanakan Pemda KSB saat ini jelas sudah tertuang dalam visi daerah. Visi daerah mencakup semua program pembangunan. ‘’Tidak boleh ada visi desa yang ada hanya visi daerah,’’ tegasnya.
Baca Juga: Kasus NCC, Rosiady dan Doli Segera Disidangkan Usai Berkas Tersangka Dilimpahkan ke JPU
Visi Kabupaten KSB saat ini terwujudnya KSB maju luar biasa menuju transformasi kesejahteraan masyarakat. Fokus utama 100 hari awal adalah kartu KSB maju. Amar mengingatkan, pemerintahannya saat ini menggunakan pendekatan ke lingkup yang semakin diperkecil. Polanya hampir sama dengan pola pendekatan yang dilakukan bupati KSB sebelumnya, baik era KH Zulkifli Muhadli maupun HW Musyafirin.
‘’Era Kyai Zul metode pendekatan pembangunannya berbasis RT. Era HW Musyafirin menggunakan pendekatan gotong royong mulai dari peliuk dan posyandu. Di era kami, kita mencoba menggunakan pendekatan berbasis kepala keluarga,’’ tandasnya.
Pola pendekatan yang dilakukan para pemimpin KSB sebelumnya, lanjut Amar, sudah sangat bagus. Karenanya, pada pemerintahan saat ini pola yang sudah dilakukan sebelumnya tidak terlalu jauh berbeda. ‘’Apapun model pendekatannya itu tetap mengacu kepada indikator pembangunan daerah dengan melihat parameter pengukur yaitu angka kemiskinan, pengangguran terbuka, usia harapan hidup, usia sekolah, dan lain lain,’’ katanya.
Terkait penanganan kemiskinan, Amar mencoba berbagai pengalaman saat masih menjabat sebagai Sekda KSB. Ada tiga faktor utama yang memang harus menjadi skala prioritas. ‘’Tapi itu semua butuh sinergitas dan kolaborasi,’’ paparnya.
Ke depan, pemerintah desa bisa menjadi garda terdepan sebagai pintu pengaduan terkait kartu KSB Maju dan KSB Maju Luar Biasa. Masyarakat penerima manfaat dari program ini bisa mengadukan keluhan atau kritiknya melalui pemerintah desa. ‘’Selain pengaduan, nanti juga ada kolaborasi yang bisa dilakukan secara langsung. Contoh sederhana terkait koordinasi dana kematian,’’ janjinya.
Baca Juga: Kasus NCC, Rosiady dan Doli Segera Disidangkan Usai Berkas Tersangka Dilimpahkan ke JPU
Contoh paling sederhana, sambung dia, kartu KSB maju sosial mencakup bantuan berupa dana kematian senilai Rp 1 juta. Sementara selama ini, ada juga desa yang mengalokasikan dana Rp 500 ribu untuk program ini. ‘’Nah ke depan, tidak perlu lagi mengalokasikan dana untuk program ini, karena sudah ditangani langsung pemerintah daerah. Anggaran itu bisa dialihkan pemerintah desa untuk membiayai program lain,’’ tambahnya. (far/r5)
Editor : Prihadi Zoldic