LombokPost - Lima daerah di Pulau Sumbawa berhasil membawa pulang predikat Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK NTB atas laporan keuangan tahun 2024.
Empat daerah tercatat 11 beruntun meraih opini WTP.
Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali mempertahankan Opini WTP untuk ke-11 kali berturut-turut.
Baca Juga: Pemkot Mataram Raih Opini WTP ke-11, WTP Jadi Penyemangat Memperbaiki Diri
Prestasi ini membuktikan konsistensi dalam tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Tak hanya meraih WTP, KSB juga menempati posisi teratas se-NTB dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, dengan capaian 90,42 persen.
Bupati KSB Amar Nurmansyah berharap predikat WTP ke-11 ini semakin memperkuat semangat untuk mewujudkan KSB Maju Luar Biasa.
Baca Juga: Berturut-turut, Lombok Tengah Raih Opini WTP ke-13 dari BPK RI
Terutama dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya demi kemajuan Kabupaten Sumbawa Barat.
"Semoga predikat ini menjadi pemacu semangat untuk terus menjaga kepercayaan publik dan membangun Kabupaten Sumbawa Barat yang lebih baik ke depan," kata bupati.
Kabupaten Sumbawa juga meraih opini WTP.
Ini menjadi kado istimewa jelang 100 Hari pemerintahan Jarot–Ansor.
Bupati Syarafuddin Jarot menegaskan bahwa opini WTP ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh jajaran Pemkab Sumbawa serta dukungan penuh dari masyarakat Sumbawa.
“Ini adalah awal yang baik di masa kepemimpinan kami," tegasnya.
Menurutnya, opini WTP ini menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan standar yang berlaku.
"Ini juga merupakan kado istimewa menjelang 100 hari pemerintahan Jarot–Ansori,” ungkap Jarot.
Kota Bima juga berhasil meraih predikat WTP 11 kali berturut-turut. Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperbaiki kualitas tata kelola keuangan.
“Kami akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK dalam waktu yang ditetapkan. Prinsip akuntabilitas dan transparansi adalah hal yang tidak bisa ditawar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan profesional,” ujar Feri.
Baca Juga: Pemkab Bima Raih WTP 10 Kali Beruntun, Bupati Ady Ingatkan Kepala OPD Jangan Terlena
Dia menjelaskan, hasil pemeriksaan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran, serta mendorong pelayanan publik yang semakin baik.
Sementara, Kabupaten Bima meraih opini WTP untuk ke-10 kalinya. Sedangkan Kabupaten Dompu meraih WTP yang ke-11 kali berturut-turut. (jlo/r5)
Editor : Jelo Sangaji