LombokPost - Tahun 2025 ini, Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mampu memperbaiki predikat Kabupaten Layak Anak (KLA).
Tahun lalu, KSB berhasil meraih predikat sebagai KLA kategori pratama.
Untuk meraih status lebih baik, saat ini berbagai program kerja pemerintah daerah telah difokuskan untuk beberapa aksi khusus KLA.
Baca Juga: Pemkab Loteng Siapkan Program untuk Raih KLA Paripurna
‘’Kami terus berkomitmen untuk mewujudkan KSB sebagai kabupaten layak anak. Tentunya dengan kategori yang lebih tinggi lagi,’’ jelas Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah saat menerima kunjungan tim penilai KLA, Rabu (4/6).
Setiap tahun, ada cukup banyak regulasi dan kebijakan anggaran Pemda yang dilaksanakan OPD pengampu berdasarkan kluster atau kriteria yang ditetapkan untuk menjadi KLA.
‘’Kami optimis, akan ada peningkatan kategori untuk KLA bagi Sumbawa Barat. Optimisme ini dilihat dari kolaborasi yang sudah dilakukan sat ini. Tinggal bagaimana tim verifikasi melihat langsung di lapangan,’’ tegasnya.
Baca Juga: Akhirnya, Lobar Raih KLA Kategori Nindya
Asisten Deputi PKAK Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak Dwi Jalo Atmanto menegaskan, untuk memenuhi KLA, daerah harus memenuhi lima kluster yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya.
‘’Ini dalam rangka merealisasikan target kita pada tahun 2030 mendatang Indonesia menjadi Layak Anak,’’ harapnya.
Sementara, Ketua Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak NTB Surya Bahari menyebut, tahun 2023 mencatat adanya kemajuan terkait dengan capaian Kabupaten Layak Anak di Provinsi NTB.
Baca Juga: Wujudkan KLA, Pemkab Loteng Bentuk Tim Operator di Tiap OPD
‘’Saya berharap Kabupaten/Kota mendukung apa pun yang menjadi kegiatan dalam rangka mendukung keberadaan anak-anak ke depannya,’’ tambah dia.
Kadis Kominfo KSB Abdul Muis mengaku, Pemda KSB optimis predikat KLA tahun 2025 ini akan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan dukungan program dan penganggaran dari pemerintah daerah. ‘’Ini memang menjadi salah satu target kita. Tentunya pemerintah mampu memenuhi lima kluster yang disyaratkan itu,’’ katanya. (far/r5)
Editor : Siti Aeny Maryam