Ekspansi pengembangan tebu di Kabupaten Dompu terus meluas.
Menariknya, tidak hanya melibatkan petani lokal dan perusahaan inti, namun juga informasinya mulai menggandeng koperasi-koperasi milik instansi seperti TNI.
-------------------
Peran strategis dalam pengembangan tebu memang telah dilakukan Kodim 1614/Dompu.
Bahkan di masa kepemimpinan Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Muhammad Zamroni pernah mengunjungi lokasi budidaya tebu binaan Kodim 1614/Dompu di Pekat untuk melihat dari dekat bagaimana sektor pertanian tebu bisa menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional, Maret 2025 lalu.
Sinergi jangka panjang antara TNI, pemerintah daerah, dan para petani bertujuan untuk memastikan petani mendapatkan pendampingan yang maksimal, baik dari segi teknis budidaya maupun kesejahteraan ekonomi.
Dengan pendampingan dari Kodim 1614/Dompu, diharapkan petani semakin maju, produktivitas tebu meningkat, dan kesejahteraan mereka terus membaik.
Sebelumnya, lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS) di Dompu juga pernah digarap koperasi dibawah binaan Polres Dompu. Sekitar 200 hetare lahan HGU milik perusahaan ditanami tebu.
Sinergi ini tak berhenti di ladang. Pemerintah daerah, khususnya melalui Dinas Koperasi dan UMKM, terus membuka ruang kolaborasi lintas sektor.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Dompu, Hj Daryati Kustilawati, menyebut bahwa dinasnya siap memback-up koperasi, khususnya dari segi kelembagaan dan evaluasi usaha.
Meski belum membenarkan keterlibatan koperasi milik instansi secara resmi, Daryati menggarisbawahi bahwa koperasi lokal juga terus diberdayakan dalam mengembangkan perkebunan tebu.
Sejumlah Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) seperti KDMP Sori Tatanga, Doro Peti, Nanga Kara, Sori Nomo, dan Beringin Jaya sudah aktif mengelola lahan tebu secara produktif.
Anggota DPRD Dompu Efendi Irawan yang juga merupakan petani tebu mengapresiasi keterlibatan TNI melalui koperasi untuk mengembangkan komoditas ini.
Menurutnya, keterlibatan aparat sangat terasa manfaatnya bagi ekstensifikasi pertanian tebu di daerah.
“Selama ini lahan HGU tidak bisa terakomodir semuanya oleh perusahaan karena kendala gangguan ternak namun setelah ada koperasi TNI perlahan mulai bisa teratasi,” ujar Efendi.
Ia berpendapat bahwa pendekatan persuasif bukan tekanan oleh kalangan TNI diharapkan bisa mempersuasi peternak untuk positif berdampingan dengan perkebunan tebu bahkan diharapkan mereka juga bisa melihat sektor ini sebagai alternatif untuk mendiversifikasi usaha dan pendapatan.
Di sisi lain, politisi Partai Golkar ini juga menyambut baik kehadiran KDMP yang akan turut mengelola perkebunan tebu di lahan HGU.
Meski menurutnya saat ini belum berjalan, peran KDMP diyakini akan meningkatkan produktivitas tebu di Bumi Nggahi Rawi Pahu.
“Sementara yang diharapkan para petani di lahan tebu rakyat/tebu kemitraan adalah solusi untuk persoalan pupuk dan biaya produksi, koperasi bisa berperan di sana juga,” katanya.
Ekosistem tebu di Kecamatan Pekat kini semakin terkoneksi.
Dari 11.000 hektare lahan baku yang tersedia, sudah sekitar 6.100 hektare yang dimanfaatkan.
Angka ini terdiri dari 3.788 hektare lahan kemitraan petani dan 3.060 hektare lahan HGU milik PT SMS.
Pabrik gula milik PT SMS kini telah beroperasi penuh dengan kapasitas produksi mencapai 4.000 ton Gula Kristal Putih (GKP) per musim giling.
Ini menjadi tulang punggung baru dalam distribusi gula di NTB.
Lewat kemitraan dengan koperasi, petani difasilitasi untuk masuk ke rantai produksi yang lebih profesional.
Pemerintah juga mendorong perusahaan untuk menyalurkan program CSR secara langsung ke kebutuhan riil petani di lapangan.
Meski geliat ekspansi membawa angin segar, sebagian petani lokal menyuarakan kekhawatirannya.
Herman, petani asal Desa Soriutu, berharap agar kehadiran koperasi-koperasi besar di sektor pertanian tebu tidak justru meminggirkan petani kecil yang sudah menjadi pioner perkebunan tebu selama ini.
“Kami dukung siapa saja yang ingin bantu produksi tebu. Tapi jangan sampai petani kecil tersisih,” kata Herman.
Suara Herman mewakili kekhawatiran klasik dalam setiap pembangunan berbasis investasi besar; distribusi manfaat.
Petani berharap pemerintah tetap menjaga keseimbangan agar program perluasan ini tidak hanya pro-korporasi, tapi juga tetap berpihak kepada petani rakyat.
Pemkab Dompu menyambut positif keterlibatan berbagai pihak dalam pengembangan tebu, selama regulasi berjalan dengan baik.
Menurut Daryati, semakin banyak pihak terlibat, semakin besar pula daya dorong ekonomi lokal yang bisa dihasilkan.
Untuk itu, pemkab aktif memfasilitasi pembentukan kelompok tani dan koperasi, membuka akses pembiayaan, dan memperkuat kemitraan antara petani dengan perusahaan.
Targetnya jelas, merujuk pada RPJMD Dompu dimana tebu menjadi komoditas unggulan daerah pada 2025, dan kesejahteraan petani meningkat seiring meningkatnya produktivitas perkebunan tebu.
Dalam pandangan pemerintah daerah, tiga pihak masing-masing petani, perusahaan dan pemda merupakan tiga serangkai yang harus saling bekerja sama untuk suksesnya program kemitraan tebu.(*)
Editor : Kimda Farida