LombokPost-Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memberikan pembekalan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam kunjungan kerja (Kunker), Kamis (22/1).
Dia menyampaikan kuliah umum bertajuk Peran Pemerintah Daerah dalam Membangun Ekosistem Ketenagakerjaan yang Inklusif dan Berkelanjutan.
Menaker Yassierli menyoroti tantangan ketenagakerjaan yang kian kompleks, mulai dari kesenjangan kompetensi (skill mismatch), keterbatasan akses pelatihan berkualitas, dominasi sektor informal, hingga rendahnya produktivitas tenaga kerja. "Tantangan ke depan juga mencakup otomatisasi, digitalisasi, munculnya green jobs, perubahan pola kerja, serta persaingan tenaga kerja antar daerah dan global," katanya.
Menaker juga menekankan pentingnya perubahan pola pikir ASN. Dia mendorong penerapan growth mindset, pelaksanaan meaningful work, serta peningkatan profesionalisme dalam birokrasi.
“Makna kerja tidak ditentukan oleh jabatan, tetapi oleh bagaimana pekerjaan itu dijalankan dan memberi dampak positif. ASN harus berintegritas, melayani dengan terbaik, berinisiatif, dan berinovasi,” tegasnya.
Bupati KSB Amar Nurmansyah mengungkapkan, struktur ekonomi daerah masih sangat bergantung pada sektor pertambangan, khususnya PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), yang menyumbang sekitar 80 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun demikian, pemerintah daerah terus berupaya mengurangi ketergantungan tersebut dengan mendorong sektor non-tambang.
“Alhamdulillah, sektor non-tambang tumbuh positif rata-rata 7–8 persen per tahun, di atas rata-rata nasional. Kondisi ini membuat APBD Sumbawa Barat sangat sehat, bahkan pendapatan di penghujung 2025 mencapai 140 persen,” sebut dia.
Bupati Amar juga menyinggung pentingnya revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) di Sumbawa Barat. BLK yang berdiri sejak 2012 dinilai belum optimal dalam mendukung industrialisasi ketenagakerjaan. Padahal, meskipun angka pengangguran terbuka berhasil ditekan dari 4,7 persen menjadi 3,15 persen pada akhir 2025, penyerapan tenaga kerja lokal masih terbatas.
Dia mencontohkan pembangunan smelter yang menyerap 12.000 hingga 14.000 tenaga kerja, namun hanya sekitar 2.700 di antaranya berasal dari tenaga kerja lokal. Kondisi ini disebabkan ketidaksesuaian kompetensi angkatan kerja dengan kebutuhan industri. "Revitalisasi BLK dan penguatan pelatihan vokasi dinilai menjadi langkah strategis," katanya.
Editor : Jelo Sangaji