LombokPost-Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Amar Nurmansyah memimpin rapat penyusunan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2026 di ruang rapat Gili Kenawa Setda KSB, Selasa (31/3). Rapat ini merupakan tindak lanjut edaran Kementerian PANRB terkait pengusulan kebutuhan ASN 2026 yang batas waktunya hingga 31 Maret 2026.
Bupati Amar menegaskan kepada seluruh kepala OPD agar segera merampungkan analisis jabatan berbasis kebutuhan riil pada hari yang sama. Dia mengingatkan pentingnya perencanaan yang tepat guna menghindari kekosongan jabatan, khususnya jabatan struktural yang saat ini masih harus diisi oleh PNS.
"Analisis jabatan harus benar-benar sesuai kebutuhan riil, agar tidak terjadi kekosongan terutama pada jabatan struktural," tegasnya.
Baca Juga: Bupati KSB Minta ASN Disiplin Lapor Harta Kekayaan
Pemkab KSB sendiri merencanakan pengadaan sebanyak 450 formasi ASN pada 2026, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 4 hingga 5 tahun ke depan.
Hingga saat ini, tercatat sebanyak 414 formasi telah diusulkan, terdiri dari 41 formasi guru serta 373 formasi tenaga teknis dan tenaga kesehatan. Namun, data tersebut masih akan disesuaikan kembali sesuai kebutuhan masing-masing OPD.
Bupati juga menyoroti tenaga guru kategori K1 yang terkendala jam mengajar dan sertifikasi. Ia meminta agar mereka tetap diberdayakan untuk mengisi posisi kosong, seperti pembantu bendahara atau petugas perpustakaan melalui penugasan resmi.
Baca Juga: Poto Tano Dijadikan Lumbung Hortikultura, Bupati KSB Panen Perdana Melon Hidroponik
Sementara itu, Sekda KSB Hairul mengungkapkan, belanja modal daerah saat ini berada di angka 40,68 persen. Ia menjelaskan bahwa pengusulan ASN tahun ini mengacu pada prinsip zero growth sesuai regulasi Kementerian PANRB, yakni fokus pada penggantian pegawai yang pensiun.
Meski demikian, penambahan formasi tetap dimungkinkan untuk tenaga kesehatan, pendidik, serta tenaga teknis penunjang pembangunan nasional, dengan tetap memperhatikan kemampuan anggaran.
"OPD harus lebih selektif dalam mengusulkan formasi dan tidak mengajukan jabatan yang sudah dapat diakomodasi oleh tenaga PPPK guna menghindari tumpang tindih tugas di lapangan," katanya.
Editor : Islamuddin