LombokPost - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa Barat (KSB) mulai mengarahkan fokus pembangunan 2027 untuk memperluas lapangan kerja di luar sektor pertambangan.
Langkah itu ditempuh melalui penguatan agribisnis, pengembangan pariwisata berbasis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga optimalisasi infrastruktur perhubungan.
Arah kebijakan tersebut dibahas dalam forum koordinasi perencanaan pembangunan daerah 2027 yang dipimpin Bupati KSB Amar Nurmansyah bersama Wakil Bupati (Wabup) Hanipah di Aula Graha Fitrah, beberapa hari lalu.
Baca Juga: Wabup KSB Luncurkan Sekolah Lansia Sehati, 50 Warga Jadi Angkatan Pertama
Amar mengatakan ketergantungan tenaga kerja lokal terhadap sektor pertambangan masih cukup tinggi. Karena itu, pemerintah daerah akan melakukan reorientasi Program Kartu Sumbawa Barat Maju dengan memperkuat sektor agribisnis untuk menekan tingkat pengangguran terbuka (TPT) hingga 2,95 persen pada 2027.
"Sektor agribisnis harus naik kelas agar mampu membuka lapangan kerja baru di luar tambang," kata Amar, Senin (29/6).
Menurutnya, skema bantuan peternakan juga akan diubah. Jika sebelumnya berfokus pada sapi pedet, ke depan pemerintah akan menyediakan bakalan sapi berusia minimal satu tahun agar harga lebih stabil dan kualitas ternak memenuhi standar rumah potong hewan (RPH).
"Jumlahnya mungkin sedikit berkurang, tetapi kualitasnya lebih baik sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasokan daging sekitar 40 ton per bulan untuk PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT)," ujarnya.
Baca Juga: Bupati KSB Ingatkan Kades Lebih Transparan dan Akuntabel Kelola Dana Desa
Selain sektor peternakan, Pemkab KSB juga menargetkan pengembangan sektor pariwisata melalui kerja sama dengan BUMDes.
Pemerintah akan merevitalisasi Rumah Potong Hewan (RPH) serta menjalankan program penggemukan 800 hingga 1.000 ekor sapi. Di sektor perikanan, Dermaga Lalar akan difungsikan kembali untuk mendukung aktivitas perikanan dan operasional fasilitas cold storage udang.
Sementara di sektor pariwisata, pemerintah akan menata sejumlah destinasi seperti Pulau Kenawa dan kawasan Glampar, termasuk pembangunan fasilitas pendukung melalui pola kerja sama dengan BUMDes.
Di sisi lain, Wabup KSB Hanipah menekankan pengelolaan Rest Area Poto Tano harus melibatkan masyarakat sejak awal.
"Mengenai pengelolaan Rest Area Poto Tano, saya meminta agar dilakukan pembicaraan mendalam bersama masyarakat terlebih dahulu. Kita ingin fasilitas ini menjadi pusat ekonomi yang hidup dan produktif bagi warga," kata Hanipah.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi kunci agar rest area tersebut berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu memberikan manfaat langsung bagi warga sekitar.
Editor : Jelo Sangaji