LombokPost-Satuan Tugas (Satgas) elpiji Kecamatan Lape turun inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pangkalan elpiji 3 kilogram (kg) bersubsidi, Senin (20/7).
Langkah ini untuk memastikan ketersediaan stok serta kelancaran distribusi gas bersubsidi kepada masyarakat.
Sidak dipimpin langsung Camat Lape Ditha Frisqy bersama Sekretaris Kecamatan Lape Didin Rohmunuddin, Kasi Trantib Surbini, serta melibatkan kepala desa, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa.
Baca Juga: Respons Keluhan Warga, Pertamina Tambah Pasokan Elpiji 3 Kg di Bima
Tim memeriksa ketersediaan stok elpiji 3 kg di pangkalan. Mereka mengawasi mekanisme distribusi agar tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak. "Kami juga memastikan harga jual sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi) yang telah ditetapkan pemerintah," kata Camat Lape Ditha Frisqy, Senin (20/7).
Dia menjelaskan, pengawasan dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah kecamatan dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga elpiji bersubsidi di wilayahnya.
"Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan stok tetap tersedia, distribusi berjalan lancar, serta mencegah terjadinya kelangkaan, penimbunan, maupun praktik penjualan elpiji 3 kilogram di atas HET," jelasnya.
Baca Juga: Pemda KSB Bongkar Rantai 'Permainan' Distribusi Elpiji 3 Kg, Harga Tembus Rp 60-100 Ribu
Dia berharap penyaluran elpiji dapat berlangsung tertib, tepat sasaran, dan benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak menerima subsidi.
"Kami imbau masyarakat menggunakan elpiji bersubsidi secara bijak serta ikut mengawasi proses distribusi dengan melaporkan apabila ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyalurannya," tandasnya.
Sebelumnya, Kabag Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Sumbawa Ivan Indrajaya mengatakan, persoalan utama yang dihadapi daerah adalah ketidakseimbangan antara kuota yang diberikan pemerintah pusat dengan kebutuhan riil masyarakat. "Jumlah pengguna elpiji 3 kilogram jauh lebih besar dibandingkan kuota yang diberikan pemerintah pusat," kata Ivan.
Selain keterbatasan kuota, Ivan menyebut penggunaan elpiji bersubsidi oleh sektor yang tidak semestinya juga menjadi penyebab kelangkaan. Di antaranya, petani dan nelayan yang menggunakan elpiji 3 kg untuk kegiatan usaha mereka.
Faktor lainnya, masih ditemukannya pangkalan yang menjual elpiji bersubsidi kepada pengecer, rumah makan berskala besar, maupun pihak lain yang tidak berhak menerima subsidi.
Data Pemkab Sumbawa menunjukkan, pada 2025 daerah tersebut memperoleh alokasi sebanyak 3.865.333 tabung elpiji 3 kg. Sementara kebutuhan masyarakat diperkirakan mencapai 5.632.236 tabung atau terjadi kekurangan sekitar 1.766.903 tabung.
Kondisi itu diperkirakan semakin berat pada 2026 karena kuota elpiji 3 kg untuk Sumbawa kembali berkurang sekitar 200.000 tabung dibandingkan tahun sebelumnya.
Ivan menjelaskan, sesuai ketentuan yang berlaku, penerima elpiji 3 kg bersubsidi meliputi rumah tangga, usaha mikro, petani sasaran, dan nelayan sasaran. Namun, di Sumbawa implementasi aturan tersebut belum sepenuhnya berjalan. Saat ini elpiji bersubsidi masih banyak digunakan rumah tangga dan usaha mikro, sedangkan definisi rumah tangga dalam regulasi dinilai belum diatur secara rinci.
"Kalau ada masyarakat membeli dengan mengatasnamakan kebutuhan keluarga, tidak bisa dilarang," ujarnya.
Sementara, Pemda hanya bisa mengimbau melalui surat edaran bupati agar ASN, pegawai BUMN, dan BUMD tidak menggunakan elpiji 3 kg. "Itu sifatnya imbauan, bukan larangan karena bisa bertentangan dengan aturan," jelas dia.
Editor : Jelo SangajiSumber : Lombok Post