Ketua FHK2I Lotim Tapaul menerangkan, kedatangan mereka bertujuan untuk meminta honorer K2 agar direkomendasikan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Tidak ada tes lagi. Karena yang kita ajukan ini sudah dinyatakan lulus passing grade pada tes sebelumnya,” ujarnya.
Kata Tapaul, dari 346 honorer K2 yang dinyatakan lulus passing grade, pemerintah hanya mengambil 73 orang sebagai PPPK. Dari angka tersebut, tersisa sebanyak 273 honorer K2 yang kini meminta untuk dipastikan kelulusannya.
Pihaknya meminta agar 346 honorer K2 tersebut segera diajukan namanya ke Kemenpan RB. “Karena saat ini aturan baru mengatakan PPPK ditanggung pemerintah pusat melalui DAU. Tidak lagi pemda,” terangnya.
Dari hasil hearing, Tapaul menerangkan jika pemkab melalui BKPSDM Lotim berkomitmen untuk memperjuangkan 273 honorer K2 tersebut. Akan tetapi, komitmen saja bagi Tapaul tidak cukup. Karena itu, ia mengatakan akan terus mengawal usulan BKPSDM Lotim ke pusat.
Kepala BKPSDM Lotim HM Isa menerangkan hasil kesepakatan dari hearing FHK2I tersebut. Pihaknya akan segera mengusulkan 273 honorer K2 ke pusat. “Kita sudah sepakat dan siap menjemput apa yang menjadi harapan honorer,” kata Isa dengan nada berapi-api.
Menurutnya, pemda tidak memiliki kekuatan lebih selain mencoba mengusulkan nama-nama tersebut. Karena ewajibannya hanyalah mengusulkan ke pemerintah pusat. “Kalau pusat sudah mengiyakan, ada dana, kita proses. Ini semua tergantung dari pusat. Sejauh mana kepastiannya, tanyakan ke Kemenpan RB,” ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRD Lotim dari fraksi PKB H Huspiani menegaskan akan tetap berkomitmen mengawal harapan honorer K2. Ia menegaskan, apa yang menjadi komitmen pemkab akan tetap dikawal. “Sampai apa yang menjadi harapan teman-teman K2 ini selesai, tetap kita akan kawal,” ujar bapak tiga anak itu. (tih/r5) Editor : Administrator