Hal tersebut diakui Kadis PMD Lotim M Hairi. Ia menerangkan, semestinya BUMDes bisa dengan cepat mengalami perkembangan. Karena hal tersebut telah didukung oleh PP 11 tahun 2011 yang menguatkan keberadaan BUMDes. “Di sana dikatakan seluruh kegiatan perekonomian apapun bentuknya agar dikelola melalui BUMDes,” kata Hairi pada Lombok Post, Jumat (2/9).
Kementerian Desa dalam hal ini terus mendorong desa untuk memajukan BUMDesnya. Dengan harapan agar desa bisa mandiri. Kata Hairi, suatu saat, jika dana desa tak lagi digulirkan, desa sudah mampu menghidupi dirinya sendiri melalui PADes yang diraup dari BUMDes.
Penekanan ini juga telah dipastikan melalui keharusan pemerintah desa mengalokasikan anggaran dana desa untuk pengelolaan BUMDes. Sayangnya, kendati sudah mendapat anggaran modal, pengelolaannya seringkali tidak berjalan dengan baik. Salah satu yang Hairi temukan di lapangan berupa habisnya dana awal untuk menggaji pengurus BUMdes. “Ya, masalahnya adalah pengelolaan yang belum maksimal,” terangnya.
Hairi menerangkan, belum lama ini pihaknya telah mengajak beberapa kepala desa untuk melakukan studi banding ke Desa Cibiru di Kota Bandung. Kata Hairi, di sana, seluruh kegiatan ekonomi masyarakat terpusat di BUMdes. Sehingga sangat efektif menghasilkan PADes. “Itu yang kami harapkan bisa diterapkan oleh BUMDes kita di sini,” jelasnya.
Berbicara bantuan penyertaan modal dari Pemkab Lotim yang sebelumnya pernah dilakukan sebesar Rp 50 juta, Hairi menjelaskan tidak melakukannya kembali. “Kita tidak berikan lagi. Takutnya kalau dibantu terus nanti jadi manja,” tambahnya. (tih/r5) Editor : Rury Anjas Andita