“Perbaikan untuk warga yang mengalami persoalan berupa data ganda dan sebagainya masih terus kita layani,” kata Kepala Dinsos Lotim H Suroto pada Lombok Post, Rabu (11/1).
Penerima bantuan iuran yang masih mengalami persoalan data dikatakan tidak banyak. Setiap hari pihaknya juga membuka layanan perbaikan. Selama yang bersangkutan memang sudah masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), secara umum persoalannya bisa langsung dapat diselesaikan.
“Kalau masih salah NIK, nama tidak sama, dan sejenis itu sebenarnya tidak ada yang sulit. Kalau diurus semua pasti selesai,” terang Suroto.
Prinsip penyelesaian itu ditegaskan Suroto sebagai bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam melayani warganya. Ia menegaskan, pada prinsipnya tidak ada yang suslit dalam mengurus BPJS. Jika warga miskin, maka pihaknya akan membantu atau memfasilitasi mengurus DTKS dari desa.
“Dengan catatan jangan menunggu sakit atau mau melahirkan baru mengurus BPJSnya. Karena mengurus BPJS tidak bisa langsung jadi. Ini yang terkadang bikin rumit,” ujarnya.
Untuk hal ini, pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran kepada pemerintah desa agar mengumumkan kepada masyarakat untuk aktif memvalidasi kartu BPJS-nya. Sehingga ketika ada persoalan, kartu tersebut dapat diperbaiki atau divalidasi terlebih dahulu sebelum dibutuhkan atau warga bersangkutan dalam kondisi sakit.
Suroto yang cukup lama menjadi kepala DP3AKB Lotim itu juga menyebut kebiasaan warga yang mengurus BPJS di hari istrinya melahirkan. “Hal ini sudah kami imbau berulang kali kepada kader-kader posyandu di desa agar ibu-ibu yang akan melahirkan memastikan validasi kartu BPJSnya,” terangnya.
Di sisi lain, ia juga berharap kepada warga yang sudah mampu untuk dapat mendaftarkan diri sebagai peserta mandiri. Saat ini, Suroto juga tengah berupaya menambah jumlah peserta PBI-JK yang sebelumnya cukup banyak dinonaktifkan.
“Jumlahnya mencapai ratusan ribu. Tapi beberapa sudah diaktifkan kembali,” jelasnya. (tih/r5) Editor : Rury Anjas Andita