Adu mulut di perbatasan yang sempat ramai di media sosial tersebut disebabkan oleh sopir truk yang tak mau diminta masuk membayar retribusi MBLB. “Kasus tersebut sudah diselesaikan saat itu juga. Itu terjadi karena adanya miskomunikasi,” kata Kasatpol PP Lotim Slamet Alimin pada Lombok Post, Jumat (19/5).
Sebenarnya aturan yang diberlakukan sangat sederhana. Bagi sopir yang memiliki lembaran bukti pembayaran bisa menyerahkannya pada petugas tanpa harus masuk ke area jaga. Sementara bagi yang tidak memilikinya, diminta masuk dan membayar ke petugas dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
“Jadi kami tidak menerima uang. Ini yang sering disalahpahami. Tugas kami hanya membackup bapenda,” terang Slamet.
Dalam upaya tersebut, Satpol PP Lotim terus memperketat penjagaan truk pengangkut Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di pos perbatasan Jenggik. Saat ini Slamet menugaskan satu regu (10 personel) dalam setiap sif dengan penjagaan 24 jam. Hal itu dilakukan sebagai upaya penguatan sekaligus sosialisasi kepada para sopir tentang aturan terbaru yang diterapkan.
Slamet mengakui jika aturan terbaru tersebut mungkint terkesan mendadak bagi para sopir. Namun setidaknya mereka juga melakukan hal tersebut dengan upaya menjaga dan sekaligus memberikan informasi terkait aturan terbaru. Karena itu, ia berharap para sopir memahami tugas dan fungsi mereka di perbatasan.
Dia berharap semua pihak saling memahami dan mengerti. “Cukup ditaati saja aturannya. Kami hanya memastikan truk ini tidak ada yang lolos,” jelasnya.
Salah seorang koordinator petugas jaga Satpol PP Lotim Rosydi kepada Lombok Post menerangkan masih saja ada beberapa sopir yang memilih meloloskan diri. Bagi sopir yang seperti itu, pihaknya tidak mungkin melakukan pengejaran. “Kita hanya catat nomor platnya saja,” terang Rosydi.
Ia juga mengaku jika tugas tersebut tidak mudah untuk dilakukan. Setiap hari mereka harus berjaga di pinggir jalan di tengah terik matahari. (tih/r5) Editor : Rury Anjas Andita