LombokPost--Pemkab Lombok Timur (Lotim) akan menggelar Bulan Inklusi Keuangan (BIK) pada 18-20 Oktober.
Acara ini menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, agar tidak menjadi korban pinjaman online (Pinjol) dan judi online (Judol).
”Kami harapkan literasi keuangan masyarakat bisa meningkat. Karena bagaimanapun Lotim dengan penduduk terbesar, berbicara pinjol, masih banyak masyarakat yang menjadi korban. Bisa jadi judol juga banyak,” jelas Pj Bupati Lotim H M Juaini Taofik, Minggu (13/10).
Disebutkan, literasi keuangan masyarakat saat ini masih lemah.
Dalam acara ini Pemkab Lotim akan mensosialisasikan transaksi non tunai, seperti pembayaran melalui Qris, dompet digital dan lainnya.
Acara BIK ini juga diharapkan dapat membuka akses keuangan kepada berbagai lapisan masyarakat.
Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengampanyekan budaya menabung kepada masyarakat Lotim di berbagai sektor jasa keuangan.
”Melalui BIK ini kita tingkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk maupun layanan jasa keuangan,” jelasnya.
Kegiatan ini akan dimeriahkan juga oleh berbagai kegiatan. Seperti bazar UMKM, pasar murah, bakti sosial, cek kesehatan gratis, khitanan gratis, donor darah, jalan sehat, festival kesenian dan konser musik.
Juga promo produk keuangan dan berbagai kompetisi, talkshow keuangan Bank Indonesia dan LPS.
Sementara itu, Pj Sekda Lotim H Hasni menambahkan, acara ini akan diikuti berbagai lembaga keuangan. Seperti, Otoritas jasa keuangan (OJK), perbankan, asuransi, BUMD, pegadaian dan lainnya.
Melalui acara ini masyarakat diharapkan lebih terbuka dengan lembaga keuangan.
”Dan wawasan masyarakat terhadap lembaga keuangan semakin meningkat lagi,” katanya.
Disebut, berdasarkan data statistik, Lotim menjadi penduduk paling padat di NTB.
Tetapi masyarakat yang memanfaatkan dunia perbankan, dari sisi pinjaman, menabung atau lainnya masih sangat rendah dibandingkan kabupaten lain di NTB.
Bahkan, Lotim masih jauh tertinggal dengan Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat, yang jumlah penduduknya lebih sedikit.
Hal ini menandakan bahwa literasi keuangan masyarakat masih sangat kurang.
”Nanti masyarakat akan diberikan edukasi terkait produk-produk yang ada di lembaga keuangan,” tutupnya. (par/r11)
Editor : Kimda Farida