LombokPost-Dinas Pertanian (Distan) Lombok Timur (Lotim) menargetkan luas areal tanam padi di Lotim, bulan Oktober 2024-September 2025 mencapai 60.885 hektar. Dengan estimasi produktivitas lahan rata-rata mencapai 5,65 ton per hektar. Areal tanam tahun ini menjadi terluas dalam kurun tiga tahun terakhir. “Memang secara rata-rata produksi kita 5,65 ton per hektare. Tetapi kalau secara spesifik ada yang sampai 9 ton. Tergantung kondisi lahan kita karena banyak lahan kita yang produktif. Areal tanam kita tahun ini memang cukup luas, karena ada lahan-lahan kita yang tanaman 1-3 kali,” terang Plt Kepala Dinas Pertanian Lotim Lalu Fathul Kasturi, Jumat (7/2).
Jika melihat luas areal tanam padi tahun ini, ia meyakini hasil produksi gabah Lotim akan meningkat cukup signifikan. Jika dikalkulasikan dari luas lahan 60.885 hektare dikalikan dengan rata-rata produksi 5,65 ton per hektar, maka Lotim bisa memproduksi gabah 344 ribu ton.
Jika dikonversi gabah ke beras, akan menghasilkan 220 ribu ton beras. Kondisi ini akan membuat Lotim akan surplus puluhan ribu ton, setelah dikurangi rata-rata konsumsi per kapita per tahun di Lotim. “Karena produksi yang surplus menjadikan Lotim sebagai lumbung pangan nasional. Dan selama ini Lotim memang menjadi penyuplai kebutuhan beras daerah lain,” ujarnya.
Sedangkan hasil produksi gabah pada tahun 2023-2024 lalu di Lotim mengalami penurunan, jika dibandingkan dengan estimasi produksi tahun ini. Luas areal tanam tahun lalu mencapai 44 ribu hektar, dengan rata-rata produksi mencapai 5,3 ton per hektare.
Penurunan produktivitas tahun lalu, salah satunya disebabkan oleh el-nino yang cukup panjang, sehingga banyak petani yang hanya bisa menanam satu kali bahkan tidak menanam padi. Sementara tahun ini, curah hujan sangat tinggi sehingga cukup mendukung untuk tanaman padi.
Kepala Cabang Bulog Lotim Supermansyah mengatakan tahun ini pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) diangka Rp 6.500 per kilogram. Untuk menjamin harga tetap stabil saat panen raya, pihaknya telah membentuk tim bekerja sama dengan dinas pertanian untuk pembelian gabah petani, jika terjadi penurunan harga. “Harga sudah ditetapkan pemerintah Rp 6.500 per kilogram dengan ketentuan sesuai kualitas, kotoran maksimal 10 persen dan HKA 50 persen,” tutupnya. (par/r6)
Editor : Rury Anjas Andita