Lombokpost-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terendah di Lombok Timur (Lotim). Pendapatan sektor ini tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan. Hingga triwulan ketiga, capaian PAD dari MBLB baru mencapai Rp 4,9 miliar dari target Rp 22 miliar tahun ini.
"Iya memang di sana (MBLB, Red) pemasukan kita berkurang, karena ada hambatan," terang Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lotim Muksin, Senin (6/10).
Muksin menyebut, rendahnya capaian PAD dari sektor tambang galian C disebabkan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, sehingga banyak proyek tidak bisa berjalan tahun ini.
Minimnya proyek membuat material tambang jarang keluar. Pengiriman menggunakan kapal tongkang dari Pelabuhan Kayangan maupun Dermaga Labuhan Haji ke Sumbawa dan daerah lain hampir tidak ada.
"Pengaruh efisiensi ini sangat besar. Karena tidak ada proyek yang jalan. Kalau kita mengandalkan kebutuhan rumah tangga tidak seberapa," jelasnya.
Ia menambahkan, saat ini 25 persen pendapatan pajak MBLB akan diserahkan ke provinsi, sehingga pendapatan pajak kabupaten otomatis berkurang.
Melihat capaian hingga triwulan ketiga, Muksin pesimis target Rp 22 miliar bisa tercapai. Namun pihaknya akan memperkuat PAD dari sumber lain seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB), retribusi hotel, restoran, dan lainnya.
"Termasuk yang kita gencarkan saat ini adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Sumber-sumber lain ini yang akan kita gencarkan untuk menggenjot capaian PAD kita," jelasnya.
Muksin juga menanggapi data jumlah tambang galian C di Lotim yang disebut mencapai 117 lokasi. Menurutnya data itu keliru karena sebagian besar merupakan tambang tradisional yang tidak rutin beroperasi, sehingga sulit diprediksi.
Berdasarkan data Bapenda, jumlah tambang galian C yang terdaftar sebanyak 36 tambang. Dari jumlah tersebut, 25 tambang memiliki izin dan sisanya ilegal.
Sementara itu, warga Desa Korleko Zahid Ansori mengatakan, dampak tambang galian C sangat besar. Puluhan hektare lahan pertanian warga terdampak akibat pembuangan limbah ke aliran Sungai Kali Rumpang.
"Desa yang paling merasakan dampak galian C ada di Desa Korleko, Korleko Selatan, dan Tirtanadi. Lahan pertanian dan perkebunan warga sekarang sudah tidak produktif," ujarnya.
Di Dusun Aliko', Desa Korleko Selatan, ratusan kepala keluarga masih memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari seperti mencuci, mandi, dan memasak karena belum ada air PDAM.
"Tambang ini sangat berdampak. Terutama pertanian dan perkebunan. Sebelumnya dalam sekali panen kelapa bisa mencapai seribu. Sekarang mentok di angka 700 biji. Dan sekarang petani di Korleko sudah tidak ada yang tanam padi," jelasnya.
Kondisi ini diakui berlangsung selama 13 tahun, namun belum ada penyelesaian. Protes masyarakat sudah sering dilakukan, tetapi hasilnya tidak pernah tuntas. Saat warga melakukan aksi, air sungai sempat jernih, namun beberapa minggu kemudian kembali keruh.
"Saat kita protes airnya akan jernih, setelah beberapa hari airnya akan kembali keruh, begitu saja selama 13 tahun ini. Pemerintah tidak pernah serius menangani masalah tambang ini," jelasnya.
Editor : Siti Aeny Maryam