Lombokpost-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur meminta seluruh sekolah swasta jenjang SD dan SMP segera memperbaiki data pokok pendidikan (Dapodik). Langkah ini dinilai penting agar sekolah swasta bisa mendapatkan perhatian maksimal dari pemerintah, terutama dalam hal kesejahteraan guru serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
“Minat masyarakat kita untuk mengelola pendidikan, dengan membangun sekolah dari TK–SMP swasta di Lotim cukup tinggi. Jumlah lembaga di Lotim sebanyak 1.400 lebih, dengan jumlah guru swasta sebanyak 9.900 lebih,” terang Plt Kepala Dikbud Lotim Hasni, Rabu (22/10).
Menurutnya, dalam hal pengangkatan pegawai terdapat perbedaan antara sekolah swasta dan negeri. Sekolah swasta mengangkat guru melalui yayasan, sedangkan sekolah negeri melalui negara. Namun dari sisi Bantuan Operasional Sekolah (BOS), semua sekolah mendapat perhatian yang sama dari pemerintah.
Selain itu, dari sisi kesejahteraan, guru swasta juga telah mendapat perhatian besar dari pemerintah melalui mekanisme sertifikasi dengan besaran Rp 2 juta per bulan.
“Yang belum dapat sertifikasi juga diberikan honor oleh pemerintah pusat sebesar Rp 300 ribu per bulan,” terangnya.
Ia menyebut, jumlah guru swasta di Lotim yang belum mendapatkan sertifikasi mencapai lebih dari 5.000 orang. Dari jumlah itu, sekitar 4.000 orang sedang diverifikasi, sementara sisanya masih dalam proses input data.
“Dengan ditariknya DAK fisik, pemerintah pusat akan menggantinya dengan program revitalisasi. Maka Dapodik yang bagus sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Sistem revitalisasi yang dilakukan secara swakelola oleh pemerintah dinilai memberikan dampak lebih besar dibandingkan pola DAK. Program revitalisasi ini direncanakan berlangsung hingga tiga tahun ke depan. Karena itu,
ia mendorong seluruh sekolah swasta maupun negeri segera memperbarui Dapodik agar mendapat perhatian pemerintah.
“Jadi Dapodik bukan hanya persoalan kesejahteraan guru, tapi juga sarana prasarana, meja, kursi, dan lainnya juga akan diperhatikan,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Temu Ismail menyampaikan, pemerintah sejauh ini telah memberikan perhatian maksimal kepada semua guru, di sekolah swasta maupun negeri.
“Pemerintah telah memberikan tunjangan kepada guru swasta, sudah diperhatikan sama pemerintah, semua guru diperhatikan sama oleh pemerintah,” terang Temu Ismail.
Ia menambahkan, kesempatan menjadi PPPK juga diperlakukan sama oleh pemerintah. Rekrutmen PPPK ditentukan langsung oleh Kemenpan RB. Pemerintah terus memberikan perhatian kepada seluruh guru, mulai dari kesejahteraan hingga peningkatan kualitas. (par/r7)
Editor : Jelo Sangaji