Lombokpost - Banyaknya keluhan pelaku UMKM terkait penerima bantuan yang bukan pelaku usaha memicu perhatian DPRD Lotim. Dewan akan memanggil Dinas Koperasi dan UMKM untuk mengklarifikasi persoalan tersebut.
Ketua DPRD Lotim M Yusri menyampaikan, dewan segera memanggil Dinas Koperasi dan UMKM untuk meminta klarifikasi perihal bantuan senilai Rp 20 miliar yang bersumber dari APBD 2025 itu. Pemanggilan dilakukan untuk menyelidiki dugaan ketidakakuratan data penerima bantuan.
“Kita akan segera panggil yang bersangkutan, karena banyak aduan dari masyarakat yang kami terima terkait bantuan ini. Ada yang merasa berhak tapi tidak dapat, sementara yang tidak berkategori UMKM justru masuk daftar penerima,” terang Yusri saat dikonfirmasi, Minggu (30/11).
Ia mengatakan, penyaluran bantuan mulai dari pendataan hingga distribusi harus dilakukan transparan dan melibatkan unsur pemerintah desa agar verifikasi di lapangan lebih akurat.
Bantuan modal UMKM ini menurutnya dihajatkan menjadi stimulan bagi pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan dan memiliki usaha aktif. Karena itu pihaknya ingin memastikan bantuan tersebut tidak disalahgunakan.
“Ke depan, kami minta Diskop memperketat validasi sehingga tidak ada lagi kesalahan dalam penyelenggaraan bantuan apapun,” tegasnya.
Pihaknya juga meminta Diskop Lotim menyerahkan data lengkap seluruh penerima untuk dilakukan cross-check di lapangan. Jika terbukti terdapat pelanggaran prosedur dalam penyaluran bantuan, tidak menutup kemungkinan dewan meminta Kadis Koperasi dievaluasi, bahkan diberikan tindakan tegas.
Sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Baiq Farida Apriani mengatakan, setiap bantuan akan mendapatkan atensi dari banyak pihak. Menurutnya penerima bantuan sudah menjadi rizki masing-masing dan penyaluran berikutnya akan diperbaiki.
“Yang namanya rizki tidak akan ke mana. Nanti kalau ada bantuan dari pemerintah lagi, mungkin dalam bentuk yang lain. InsyaAllah cara kita menerima usulan maupun verifikasinya itu akan lebih baik,” terang Farida.
Terkait banyaknya kerabat maupun tim sukses Bupati Lotim yang menerima bantuan, ia menyebut pihaknya memiliki keterbatasan untuk melakukan verifikasi satu per satu, sementara jumlah pengusul mencapai 50 ribu.
Ia juga tidak bisa mendeteksi kerabat maupun orang dekat bupati karena pada saat pengusulan para penerima diketahui memiliki usaha.
“Barangkali pada saat pengusulan mereka juga punya usaha dan saat ini bangkrut, justru dengan adanya bantuan ini mereka bisa menghidupkan kembali usaha mereka itu,” jelasnya.
Diketahui beberapa hari terakhir Pemkab Lotim melalui Dinas Koperasi mulai menyalurkan bantuan modal bagi pelaku UMKM di Lotim. Namun bantuan tersebut menuai protes karena dinilai tidak tepat sasaran, sebab banyak penerima berasal dari kalangan perangkat desa dan kepala wilayah yang tidak memiliki usaha. (par/r7)
Editor : Marthadi