Lombokpost-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur (Lotim) melantik delapan pengawas sekolah jenjang SDN hingga SMP.
Pelantikan ini membawa misi memajukan mutu pendidikan di daerah terpencil.
"Yang kita lantik hari ini mereka sudah dinyatakan lulus Bakal Calon Pengawas Sekolah (BCPS) oleh kementerian, karena proses seleksi pengawas ini sejak tahun 2023. Namun sekarang kita bisa lantik setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan daerah maupun di BKPSDM," terang Kepala Dikbud Lotim M Nurul Wathoni, Rabu (4/3).
Sebelumnya, Dikbud Lotim juga telah melantik 29 orang. Total pengawas di Lotim saat ini sekitar 79 orang.
Dengan jumlah itu, Lotim masih kekurangan ratusan pengawas. Idealnya, Lotim memiliki sekitar 180 orang untuk 21 Kecamatan.
Peran pengawas dinilai penting dan strategis untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan mengawal modul pendidikan di satuan pendidikan di Lotim. Terutama di daerah pinggiran.
"Kami meminta supaya penempatan pengawas lebih banyak di daerah yang terpencil seperti di Kecamatan Sambelia, Jerowaru, Sembalun, “ujarnya.
Penempatan pengawas di daerah terpencil diharapkan membuat layanan pendidikan di pelosok lebih bergairah dan mampu mengejar ketertinggalan dari wilayah tengah.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Lotim Yulian Ugi Lusianto menambahkan, delapan orang yang dilantik hari ini merupakan sisa guru penggerak yang ikut uji kompetensi dan dinyatakan lulus, sehingga diangkat dalam jabatan pengawas sekolah.
"Iya memang kita masih kekurangan pengawas, tapi saat ini belum ada pelaksanaan uji BCPS, dan pembukaan itu belum dibuka secara nasional," katanya.
Terkait kekurangan ini, pihaknya menyarankan Dikbud bersurat kepada Dirjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTK), Kemendikdasmen untuk percepatan pemenuhan pengawas sekolah di Lotim.
Baca Juga: Dikbud Lotim Gandeng Happy Heart Bantu Revitalisasi Sekolah di Lotim
"Untuk pelaksanaan uji BCPS ini biasanya dilakukan tergantung kebutuhan masing-masing daerah, dan dibuka dengan dua model yakni reguler atau dibiayai oleh APBN dan non reguler dibiayai oleh APBD," tutupnya.
Adapun delapan orang yang dilantik yakni Suharni Aksar, Ahmad Ruslan, Hadijah, Supardi, Zainul Bahri, Istiharoh, Husnud Diana dan Misnawati. (par/r7)
Editor : Kimda Farida