LombokPost-Pemkab Lombok Timur (Lotim) dinilai belum serius menangani masalah Water, Sanitation, and Hygiene (WASH) atau air bersih, sanitasi, dan kebersihan. Terutama di daerah pesisir selatan, seperti Kecamatan Keruak dan Jerowaru.
“Padahal di daerah selatan sedang darurat sampah, darurat air bersih, dan sanitasi,” terang Sekretaris FITRA NTB Hamdi Ibnu Ayep, Minggu (21/6).
Hamdi menyebut, tiga sektor itu belum dirasakan sepenuhnya masyarakat Selatan. Terutama warga yang tinggal di sekitar pesisir pantai. Di beberapa dusun pelosok Jerowaru, warga masih kesulitan mendapatkan air bersih.
Baca Juga: Wabup Edwin Dorong Percepatan SR SPAM Pantai Selatan
Persoalan sampah juga menekan wilayah pesisir selatan. Dampaknya sangat dirasakan nelayan. Mereka kesulitan mendapatkan ikan karena air laut keruh dan dipenuhi sampah.
“Pemerintah harus benar-benar punya program yang responsif terhadap pengelolaan sampah yang baik di wilayah pesisir,” ujarnya.
Hamdi menilai, di tengah berbagai masalah WASH di selatan, keberpihakan anggaran untuk penanganan masalah itu justru turun tahun ini. Anggaran WASH saat ini hanya 0,76 persen atau sekitar Rp 23,5 miliar. Tahun sebelumnya mencapai lebih dari 1 persen APBD.
Baca Juga: PDAM Lombok Timur Kebut Perbaikan Jaringan SPAM Pantai Selatan
Pihaknya berharap Pemkab Lotim lebih responsif terhadap isu itu. DPRD juga diharapkan memandang masalah itu sebagai isu prioritas di Lotim. Penyelesaiannya bisa didorong melalui pokok pikiran (pokir) DPRD.
“Memang saat ini SPAM Pantai Selatan sudah beroperasi untuk air bersih. Tetapi belum semua masyarakat mendapatkan akses air bersih itu. Mungkin sekitar 35 persen sudah terlayani, sisanya belum,” jelasnya.
Hamdi meminta masyarakat yang belum mendapatkan akses air bersih, terutama di daerah terpencil, bisa difasilitasi dengan cara lain. Misalnya melalui mobil tangki atau pembangunan bak penampung air. Dengan begitu, semua masyarakat dapat menikmati air bersih secara berkeadilan.
Baca Juga: PDAM Lombok Timur Kebut Perbaikan Jaringan SPAM Pantai Selatan
“Ada daerah-daerah yang sejauh ini belum bisa masuk jaringan perpipaan karena lokasi mereka yang sangat jauh. Nah ini kami minta supaya difasilitasi,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) Lotim Sri Wahyuni menyampaikan, selain masalah air dan sanitasi, warga pesisir selatan rata-rata menghadapi persoalan sampah.
Karena itu, KPPI mendesak Pemkab Lotim mengatasi persoalan ini. Mulai dari membuat tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), menyiapkan mobil pengangkut sampah, dan langkah lainnya.
Baca Juga: Sehari Usai Diresmikan, SPAM Pantai Selatan Sudah Bocor di 12 Titik
“Sejauh ini masyarakat masih membuang sampah langsung di pantai, sehingga sampah berserakan di bibir pantai, karena belum ada pengelolaan sampah. Ini yang kami dorong ada pengelolaan di masing-masing desa,” tutupnya. (par/r7)
Editor : Kimda Farida