LombokPost-Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur (Lotim) M Juaini Taofik menyebutkan keberadaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat perputaran uang di daerah cukup signifikan.
Hal itu secara sederhana dapat dilihat dari belanja pemenuhan makanan dari 262 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mencapai Rp 132 miliar lebih per bulan.
“Untuk gaji karyawan itu mencapai Rp 29 miliar lebih per bulan dan belanja barang makan mencapai Rp 132 Miliar lebih,” terang Sekda M Juaini Taofik, saat dialog publik, Senin (6/7).
Lotim saat ini menjadi salah satu wilayah dengan MBG terbanyak. Kendati demikian, ia menekankan pentingnya mengukur sejauh mana dampak langsung program tersebut bagi masyarakat.Untuk itu, para akademisi dan mahasiswa diminta untuk mengambil sikap ilmiah melalui penelitian.
Baca Juga: Anggaran MBG 2027 Diproyeksikan Turun Jadi Rp 174 Triliun
“Hasil riset itu nantinya dapat menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan di tahun-tahun mendatang,” Jelasnya.
Intervensi anggaran yang masif ini diyakini memberikan efek nyata bagi kapasitas ekonomi daerah, yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Dari sisi tata negara dan birokrasi, ia menjelaskan bahwa seluruh tugas eksekutif berada di bawah lembaga kepresidenan yang kemudian disebarkan secara atributif ke kementerian dan badan, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN).
Baca Juga: MW KAHMI NTB Usul Pemerintah Terapkan Jeda Gizi Nasional MBG
Namun, ia menekankan pentingnya desentralisasi urusan operasional di daerah kepada pemerintah daerah demi efektivitas pengawasan.
“Karakteristik kebijakan publik yang baik adalah dapat dievaluasi dan disempurnakan. Tidak ada kebijakan yang begitu lahir langsung sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran adalah hal yang wajar dan sangat diperlukan,” imbuhnya.
Mengingat MBG merupakan program prioritas, keberlanjutannya sudah dipastikan. Kendati demikian, ia menggarisbawahi bahwa kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang terbuka untuk dievaluasi dan disempurnakan.
Baca Juga: Libur Sekolah, Yayasan Batu Emas Sterilisasi Dapur SPPG dan Perkuat Rantai Pasok MBG di Lombok Barat
Muhammad Saleh dari unsur HMI menilai kehadiran program MBG berakar dari konsep negara kesejahteraan (welfare state).
Dalam konsep ini, negara berkewajiban menjamin pemenuhan kebutuhan primer rakyatnya, terutama pangan dan sandang.
“Kehadiran MBG menjadi bukti nyata bahwa negara hadir di tengah masyarakat,” katanya.
Sebagai program yang lahir dari janji kampanye, MBG menggunakan pendekatan populis yang umum diterapkan di negara-negara berkembang.
Hal itu menciptakan kesan bahwa pemerintah sangat dekat dengan rakyat guna mendapatkan dukungan publik.
Pemerintah menurutnya tidak perlu tergesa-gesa dalam pelaksanaan MBG tanpa kesiapan sistem, termasuk akuntabilitas.
Dia mengatakan ada alternatif tata kelola yang lebih rapi dan terkontrol, misalnya melalui penguatan kantin sekolah yang zonasi distribusinya dibagi per wilayah, baik berbasis desa maupun kecamatan.
Baca Juga: Harga Cabai dan Daging Ayam Melandai, Apa Karena MBG Libur?
Pola ini dinilai lebih menjamin aspek higienitas makanan, meminimalkan peluang korupsi, dan memastikan anggaran benar-benar berdampak pada peningkatan gizi anak.
“Kami berharap kepada mahasiswa sebagai pilar harapan utama di negara berkembang untuk mengawal kebijakan ini. Program ini sangat baik, manakala tata kelolanya benar-benar akuntabel, higienitasnya terjamin, dan bersih dari praktik korupsi,” pungkasnya.
Editor : Kimda Farida