LombokPost-Dari 21 kecamatan di Lombok Timur (Lotim), Sembalun mencatat salah satu realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terendah.
Berdasarkan data Sistem Evaluasi dan Monitoring Pendapatan Asli Daerah (SEMPAD) Lotim, hingga 13 Juli, capaian PBB Sembalun baru Rp 174 juta atau sekitar 19,27 persen dari target Rp 900 juta.
“Sebenarnya potensi PBB di Sembalun itu sangat besar, karena di sana sekarang sudah banyak penginapan yang sudah dibangun,” terang Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lotim Maryani saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (17/7).
Maryani mengatakan, Bapenda kini memperbarui data di Sembalun secara berkala.
Sebab, banyak penginapan, restoran, dan bangunan lain berdiri di lahan yang sebelumnya kosong. Pembaruan data itu akan memperbarui nilai pajak.
Baca Juga: Dari Resolusi PBB sampai Persilangan Identitas, Selalu Ada Pemain Ghana di Premier League
Petugas Bapenda juga telah mendatangi beberapa penginapan. Para pemilik penginapan langsung membayar pajak secara daring.
Namun, petugas belum dapat mendatangi dan mengedukasi seluruh masyarakat.
“Pelan-pelan kita akan lakukan pendekatan, lakukan edukasi dan melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih persuasif lagi,” katanya.
Untuk memaksimalkan penagihan PBB, Bapenda telah menerjunkan tim Opjar pajak dan juru pungut di setiap desa.
Dalam waktu dekat, Bapenda juga akan memberikan pelayanan pajak sekaligus mengedukasi masyarakat Sembalun.
Baca Juga: Kubu Nadirah Serahkan SK Pengurus DPW PBB NTB ke KPU
Bapenda telah membentuk sembilan unit pelaksana teknis (UPT) untuk memaksimalkan penagihan pajak.
Setiap UPT menaungi dua hingga tiga kecamatan.
Jika diperlukan, Bapenda kemungkinan menambah jumlah UPT dan membentuknya di setiap kecamatan.
Bapenda juga terus mengedukasi masyarakat agar membayar pajak secara daring melalui layanan m-banking.
Namun, tidak semua masyarakat memiliki perangkat Android dan akses m-banking.
“Sehingga untuk pembayaran pajak saat ini kita mengoptimalkan peran dari juru pungut dan tim Opjar. Nanti mereka yang akan memasukkan melalui m-banking atau melalui Bank NTB. Karena kita sangat mengurangi transaksi secara tunai,” katanya.
Baca Juga: Dualisme PBB Kian Meruncing, Kubu Muktamar Bali Gugat Putra Yusril ke PTUN
Pada 2025, realisasi PAD dari PBB di Kecamatan Sembalun juga masih rendah.
Dari target Rp 450 juta, realisasinya hanya Rp 376 juta atau sekitar 83,70 persen. Pada 2024, realisasi PBB hanya Rp 344 juta atau sekitar 34,40 persen dari target Rp 1 miliar.
Editor : Kimda Farida
Sumber : Lombok Post