LombokPost-Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan penerimaan amplop berisi uang oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Desakan muncul setelah KPK menolak laporan gratifikasi terkait dugaan pemberian dari Bupati nonaktif Kuantan Singingi Suhardiman Amby.
Fickar menilai pengembalian dan pelaporan uang kepada KPK tidak otomatis menghapus dugaan tindak pidana. Aparat penegak hukum tetap perlu menelusuri peristiwa penerimaan amplop itu.
"Meski dikembalikan dan dilaporkan kepada KPK, namun peristiwa pidananya sudah terjadi meskipun dikembalikan," kata Fickar, seperti dikutip dari JawaPos.com, Minggu (19/7).
Akademisi Universitas Trisakti itu menilai dugaan penerimaan amplop dapat dikaji melalui perkara suap maupun gratifikasi. Menurutnya, proses hukum diperlukan untuk memberikan kepastian dan efek jera kepada penyelenggara negara.
"KPK harus memproses Menhut RJA yang telah melakukan Tipikor suap atau gratifikasi, agar ada selain penjeraan juga tidak terjadi tipu-tipu oleh Menhut atau menteri-menteri lainnya," tegasnya.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminuddin mengatakan lembaganya menolak laporan gratifikasi Raja Juli. Objek dalam laporan itu telah masuk dalam proses penegakan hukum.
“KPK menolak laporan gratifikasi RJ (Raja Juli),” ucap Aminuddin, Jumat (17/7).
KPK mengacu pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pelaporan Gratifikasi. Aturan itu memberi kewenangan kepada KPK untuk menolak laporan jika objeknya telah masuk pemeriksaan inspektorat, penyelidikan, atau penyidikan aparat penegak hukum.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
