LombokPost-Bupati Lombok Timur (Lotim) Haerul Warisin meminta Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan untuk memberikan tambahan sarana dan prasarana (Sarpras) untuk penanganan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Lotim, terutama di Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR).
"Pemkab Lotim bersama sejumlah unsur mulai dari BTNGR, Polsek Sembalun, Koramil Sembalun, serta masyarakat telah berhasil mengatasi kebakaran lahan yang terjadi di kawasan TNGR beberapa hari lalu, " Terang Bupati Lotim Haerul Warisin saat mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Kebakaran Hutan dan Lahan secara daring, Senin (10/8).
Disebutkan sejak beberapa waktu terakhir ini telah terjadi dua kasus kebakaran yaitu pada akhir Mei dan awal Agustus. Akan tetapi keduanya telah berhasil dikendalikan dalam waktu relatif singkat.
Kendati demikian, ia mengingatkan posisi wilayah TNGR. Tidak hanya sebagai kawasan wisata lokal, dengan kunjungan yang tinggi, TNGR selalu menarik perhatian internasional.
“Kami bersama Forkopimda melakukan penanganan dan alhamdulillah kebakaran tersebut sudah bisa dipadamkan pada dini hari, Sabtu sudah clear,” jelasnya.
Kata dia, Kawasan TNGR meruapakan objektif wisata internasional. Sehingga hal ini diharapkan untuk diperhatikan, karena akan menajdi isu internasional.
Baca Juga: Karhutla Bukit Sempana di Sembalun Meluas hingga 116 Hektare
Karena itu, dia berharap adanya dukungan Pemerintah Pusat, terutama menambah sarana dan prasarana pendukung keselamatan, operasi pemadaman maupun pencegahan Karhutla.
“Kiranya apa yang menjadi kekurangan-kekurangan dalam penanganan tersebut, kami dapat diperhatikan. Kami hanya punya dua kendaraan. Hanya itu yang kami pakai kemarin, dengan keterbatasan selang, nozle, dan sebagainya. Untuk penyempurnaan APD, termasuk peralatan yang lain kami mohon kiranya pusat memperhatikan kami, "ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menyebutkan sangat memahami kekhawatiran Bupati Lotim. Untuk itu ia meminta untuk segera mengajukan permintaan penambahan sarana melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Baca Juga: Baru Mulai, Kemarau Sudah Picu Kenaikan Karhutla
"Kami sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemda dan seluruh pihak terkait dalam upaya mengendalikan Karhutla," Katanya.
Dia mengingatkan agar tidak sekadar responsif atau menunggu keadaan darurat, akan tetapi juga melakukan pencegahan terukur dengan mengubah pola penanganan secara fundamental sebelum titik api meluas.
Ia juga menekankan pentingnya satu kesatuan operasi. Seluruh pihak diminta meninggalkan ego sektoral dan menyatukan kekuatan sejak upaya deteksi hingga pengakan hukum.
Baca Juga: Mulai Antisipasi Dampak El Nino, El Nino Ektrem Berpotensi Sebabkan Karhutla
"Sebagai upaya pencegahan, untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar sebagai gerakan nasional, disamping optimalisasi instrumen daerah yang didukung pula oleh penegakan hukum yang konsisten, " Katanya.
Disebutkan, total luas karhutla yabg terjadi secara nasional untuk periode Januari--Juli 2026 tercatat sebesar 199.873 hektare. Selain hutan dan lahan, mengingat prediksi musim kemarau yang baru akan memasuki puncaknya pada Agustus hingga September, diharapkan untuk waspada terhadap potensi kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.(par)
Editor : Redaksi Lombok PostSumber : Lombok Post