Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemprov NTB dan Yayasan ParTha Perkuat Kolaborasi Cegah dan Tangani TPPO

Y
Penulis: Yuyun Kutari❯
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal (dua dari kanan) berfoto dengan Ketua Umum JarNas APO Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (tiga dari kiri), usai diskusi mengenai pencegahan dan penanganan TPPO, di Mataram, Rabu (12/8). (BIRO UMUM DAN ADPIM SETDA NTB FOR LOMBOK POST)
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal (dua dari kanan) berfoto dengan Ketua Umum JarNas APO Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (tiga dari kiri), usai diskusi mengenai pencegahan dan penanganan TPPO, di Mataram, Rabu (12/8). (BIRO UMUM DAN ADPIM SETDA NTB FOR LOMBOK POST)

Advertisement

LombokPost-Untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Yayasan Parinama Astha (ParTha), Pemprov NTB dan stakeholder terkait menggelar diskusi dalam Forum Kolaborasi Pencegahan dan Penanganan TPPO di NTB, di Mataram, Rabu (12/8).

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan pencegahan TPPO tidak cukup dilakukan setelah kasus terjadi, tetapi harus dimulai dari akar persoalan yang membuat masyarakat rentan menjadi korban. 

Menurut Gubernur Iqbal, NTB memiliki tingkat kerentanan cukup tinggi terhadap praktik perdagangan orang karena merupakan salah satu daerah pengirim pekerja migran terbesar di Indonesia.

Advertisement

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, proporsi pekerja migran NTB juga termasuk tinggi secara nasional.

“Sebagian besar kasus TPPO yang terjadi di NTB berkaitan dengan pekerja migran, terutama mereka yang berangkat melalui jalur nonprosedural. Karena itu, kita tidak bisa hanya fokus pada penanganan kasus setelah terjadi, tetapi harus memperkuat upaya pencegahan,” bebernya.

Advertisement

Ia menilai penanganan TPPO selama ini cenderung bersifat kuratif. Padahal, berbagai persoalan dapat dicegah sejak awal melalui penguatan perlindungan masyarakat di tingkat keluarga dan desa.

Gubernur Iqbal mengatakan kemiskinan menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat mengambil risiko bekerja melalui jalur tidak aman.

Karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas Pemprov NTB, bersama penguatan ketahanan pangan dan pembangunan pariwisata.

Saat ini angka kemiskinan di NTB berada di kisaran 12 persen, dengan dua persen di antaranya masuk kategori kemiskinan ekstrem. 

Kelompok masyarakat dalam kondisi tersebut dinilai memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi terhadap praktik perdagangan orang.

Advertisement
Editor : Akbar Sirinawa
Sumber : Liputan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pelaku TPPO di NTB Didominasi Mantan PMI Resmi

Pelaku TPPO di NTB Didominasi Mantan PMI Resmi

Polda NTB mengungkap empat perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dari pengungkapan itu, ada sebanyak tujuh tersangka yang ditangka

Balita PMI Loteng Jadi Korban TPPO di Arab Saudi

Balita PMI Loteng Jadi Korban TPPO di Arab Saudi

Pemkab Lombok Tengah memfasilitasi pemulangan balita ARA (inisial) kepada keluarganya di Kecamatan Praya Timur. ARA diduga menjadi TPPO

Modus Janji Kerja ke Jepang, Pengelola LPK di Mataram Jadi Tersangka TPPO, Raup Rp 95 Juta dari Calon PMI

Modus Janji Kerja ke Jepang, Pengelola LPK di Mataram Jadi Tersangka TPPO, Raup Rp 95 Juta dari Calon PMI

Pengelola LPK di Mataram jadi tersangka TPPO berkedok penyaluran PMI ke Jepang. Polisi ungkap kerugian korban capai Rp 95 juta.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer