
LombokPost-Untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Yayasan Parinama Astha (ParTha), Pemprov NTB dan stakeholder terkait menggelar diskusi dalam Forum Kolaborasi Pencegahan dan Penanganan TPPO di NTB, di Mataram, Rabu (12/8).
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan pencegahan TPPO tidak cukup dilakukan setelah kasus terjadi, tetapi harus dimulai dari akar persoalan yang membuat masyarakat rentan menjadi korban.
Menurut Gubernur Iqbal, NTB memiliki tingkat kerentanan cukup tinggi terhadap praktik perdagangan orang karena merupakan salah satu daerah pengirim pekerja migran terbesar di Indonesia.
Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, proporsi pekerja migran NTB juga termasuk tinggi secara nasional.
“Sebagian besar kasus TPPO yang terjadi di NTB berkaitan dengan pekerja migran, terutama mereka yang berangkat melalui jalur nonprosedural. Karena itu, kita tidak bisa hanya fokus pada penanganan kasus setelah terjadi, tetapi harus memperkuat upaya pencegahan,” bebernya.
Baca Juga: TNI AL Gagalkan Penyelundupan 1,3 Ton Ketamin dari Selat Thailand, Nilainya hingga Rp 4,5 Triliun
Ia menilai penanganan TPPO selama ini cenderung bersifat kuratif. Padahal, berbagai persoalan dapat dicegah sejak awal melalui penguatan perlindungan masyarakat di tingkat keluarga dan desa.
Gubernur Iqbal mengatakan kemiskinan menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat mengambil risiko bekerja melalui jalur tidak aman.
Karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas Pemprov NTB, bersama penguatan ketahanan pangan dan pembangunan pariwisata.
Saat ini angka kemiskinan di NTB berada di kisaran 12 persen, dengan dua persen di antaranya masuk kategori kemiskinan ekstrem.
Kelompok masyarakat dalam kondisi tersebut dinilai memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi terhadap praktik perdagangan orang.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




