Lombokpost-Wakil Bupati (Wabup) Lombok Timur (Lotim) Moh. Edwin Hadiwijaya mengakui penanganan stunting bukanlah pekerjaan yang mudah. Menurutnya, penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara instan sebab hasilnya tidak dapat langsung terlihat hanya dalam dua atau tiga bulan ke depan.
“Karena proses ini berfokus pada pembangunan kualitas sumber daya manusia. Dalam membangun manusia, maka diperlukan ketelatenan dan inovasi,” terang Wabup Lotim Moh Edwin Hadiwijaya saat menerima Tim Verifikasi Lapangan Nominasi Desa Berkinerja Baik dalam rangka Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Nasional Tahun 2026 di Desa Sakra Selatan, Kamis (24/9).
Wabup menyampaikan, kehadiran Tim Penilai menjadi pemicu semangat, khususnya dalam menguatkan komitmen penanganan stunting di Lotim. Proses penilaian ini bukanlah titik akhir. Baginya, hal yang paling utama adalah bagaimana program yang sudah ada terus dijalankan.
Baca Juga: Getak Mako Bawa Desa Sakra Selatan Wakili NTB di Lomba Desa Berkinerja Baik Tingkat Nasional
Apa pun hasil penilaian nantinya, diharapkan praktik baik dari Desa Sakra Selatan akan direplikasi ke desa-desa lainnya di Lotim, mengingat desa merupakan basis utama penilaian dari pemerintah pusat.
“Salah satu inovasi Desa Sakra Selatan yaitu Getak Mako (Gerakan Tolak Merarik Kodek). Melalui gerakan ini, pemerintah daerah berupaya mencegah pernikahan anak di bawah umur yang menjadi salah satu faktor utama penyebab stunting,” katanya.
Sementara itu, Ketua Tim Penilai Aprilia Kurnia Dewi menjelaskan bahwa kehadiran tim verifikasi lapangan tidak hanya bertindak sebagai penilai, tetapi juga untuk mempelajari berbagai praktik baik yang telah dilaksanakan oleh desa.
Baca Juga: Bulog Intervensi 155 Anak Stunting di Kecamatan Sakra
“Kami harap seluruh jajaran di desa dan masyarakat tidak tegang, silakan sampaikan apa adanya mengenai program, kegiatan, dan upaya penanganan yang telah berjalan di lapangan. Mudah-mudahan Desa Sakra Selatan mampu mencapai hasil terbaik tahun ini,” katanya.
Keberhasilan penanganan stunting tidak hanya diukur dari kelengkapan administrasi semata, melainkan dari keterlibatan aktif para kader posyandu, PKK, KPM, Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TP3S) kecamatan, dan seluruh lapisan masyarakat.
Penilaian juga berfokus pada bagaimana desa mengintegrasikan penganggaran penanganan stunting, mengoptimalkan pelayanan bagi ibu dan anak, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat Desa Sakra Selatan.
Baca Juga: Penyakit Kronis Jadi Kendala Penanganan Stunting di Kota Mataram
“Penanganan stunting tidak dapat dilakukan oleh desa secara mandiri. Untuk itu Kepala Desa harus berkolaborasi dengan pemerintah tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pusat. Dan berbagai inovasi serta praktik baik yang telah dibangun oleh Desa Sakra Selatan harus terus dilanjutkan,” katanya. (par/r7)
Editor : Kimda Farida
Sumber : Lombok Post