LombokPost - Persiapan gelaran PON 2028 kini memasuki fase krusial dengan melibatkan sinergi lintas provinsi yang semakin solid. KONI NTB secara resmi menggelar pertemuan strategis bersama Sekda NTB Abul Chair, yang juga dihadiri petinggi KONI DKI Jakarta, Dispora DKI Jakrta, serta perwakilan KONI Pusat pada Jumat (24/4).
Pertemuan tersebut menegaskan posisi penting DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga untuk menyokong pelaksanaan PON XXII 2028 NTB-NTT. Dengan status Jakarta sebagai mitra strategis, diharapkan beban logistik dan teknis sebagai tuan rumah PON 2028 dapat terdistribusi secara profesional demi mencapai sukses penyelenggaraan.
Kepala Dispora DKI Jakarta Andri Yansyah, menegaskan komitmen penuh jajarannya untuk berkolaborasi dengan KONI NTB, Pemprov NTB dan pihak terkait lainnya. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta telah menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dan pusat. ”Intinya kami siap menyukseskan PON 2028 bersama NTB dan NTT,” tegas Andri dalam pertemuan tersebut.
Baca Juga: KONI NTB dan Jakarta Perkuat Sinergi Persiapkan PON XXII/2028
Di sisi lain, Wakil Ketua KONI Pusat Suwarno memberikan bocoran mengenai penentuan akhir struktur PON 2028. Finalisasi mengenai daftar cabang olahraga PON 2028 akan diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KONI Pusat yang dijadwalkan pada Mei mendatang. Hasil Rakernas ini nantinya menjadi dasar bagi Menpora untuk segera menerbitkan SK penetapan resmi Tuan Rumah PON 2028.
Suwarno menambahkan bahwa Menpora sangat menekankan adanya legalitas kebersamaan antara tiga provinsi tersebut. Integrasi antara NTB, NTT, dan DKI Jakarta sebagai penyangga harus tertuang dalam payung hukum yang jelas agar pelaksanaan PON 2028 memiliki landasan administrasi yang kuat sejak dini.
Sekda NTB Abul Chair menyambut hangat keterlibatan Jakarta dalam hajat besar ini. Ia menyatakan bahwa kolaborasi adalah kunci utama, karena NTB dan NTT tidak mungkin bekerja sendiri untuk ajang sebesar PON XXII 2028 NTB-NTT. Saat ini, pemerintah daerah mulai mengalihkan fokus pada kesiapan fasilitas olahraga atau venue yang tersebar di wilayah NTB.
Baca Juga: Misi Besar NTB di PON 2028: Putra Daerah Harus Ambil Bagian Jadi Wasit Juri di Rumah Sendiri
Setiap fasilitas olahraga yang akan digunakan wajib memenuhi standar teknis nasional atau bahkan internasional sesuai dengan spesifikasi masing-masing cabang olahraga. Abul Chair menekankan bahwa renovasi ringan akan segera dilakukan pada sejumlah venue yang dinilai memerlukan perbaikan. Hal ini dilakukan agar seluruh sarana pendukung siap digunakan tepat waktu sebelum PON 2028 dimulai.
Harapannya, integrasi satu sistem di tiga provinsi ini akan menciptakan standar pelaksanaan teknis yang seragam. Dengan koordinasi yang matang antara KONI NTB, DKI Jakarta, dan NTT, diharapkan tidak ada kendala teknis maupun administratif yang muncul di kemudian hari, sehingga PON 2028 menjadi sejarah baru kesuksesan olahraga nasional.
Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengungkapkan alasan mendasar di balik kolaborasi ini. Menurutnya, aspek efisiensi menjadi pertimbangan utama. KONI NTB dan NTT telah menyelesaikan master plan yang kini sudah berada di tangan KONI Pusat dan Menpora. Salah satu poin pentingnya adalah pembatasan pembangunan venue baru, sehingga menggandeng Jakarta adalah solusi paling realistis untuk ketersediaan fasilitas olahraga.
"Kami akhirnya menggandeng DKI Jakarta untuk menggelar PON karena alasan efisiensi. Dalam perjalanannya, kita memang tidak diperbolehkan membangun venue baru yang berlebihan, sehingga bermitra dengan Jakarta adalah langkah strategis," jelas Mori Hanafi.
Ia menambahkan bahwa kesepakatan pembagian cabor PON 2028 telah ditandatangani dengan komposisi 26 cabor di NTB, 22 di NTT, dan 14 di Jakarta.
Editor : Pujo Nugroho