”Sedih sekali melihat ini, karena ini menghancurkan mental kami dan anak anak kami,” ujar Kepala SLBN Lombok Utara Muryanto, pada Lombok Post, (18/1).
Akibat pemagaran tersebut, siswa tidak bisa bermain bebas. Ada delapan ruangan yang berada di lahan sengketa tersebut.
Jika nantinya diminta untuk dikosongkan, pihak sekolah tentu akan kesulitan. Sebab ada kantor, ruang guru, ruang keterampilan, hingga perpustakaan.
”Hampir setengah dari seluruh ruangan ada di lahan sengketa itu. Yang tersisa hanya ruangan kelas saja,” jelas dia.
”Mudah-mudahan segera ini segera diselesaikan,” sambung dia.
Diterangkan, pihaknya menerima sekolah tersebut 2017 lalu. Sedangkan polemik baru muncul akhir 2019 lalu. Para orang tua murid terkejut dengan adanya pemagaran tersebut. Sebelumnya mereka tak mengetahui sama sekali perihal masalah yang kini mencuat.
”Kepada bupati baru nantinya, mohon segera ini diatensi dan diselesaikan,” pintanya.
Akibat pemagaran tersebut, siswa kesulitan berinteraksi. Terlebih pagar yang digunakan berupa bambu yang pinggirnya belum dibersihkan. Hal tersebut dinilai riskan bagi keselamatan murid.
”Apalgai (ada, Red) anak-anak ini tuna netra atau kebutuhan khusus ini, khawatirnya kena mereka,” jelas dia.
Orangtua siswa SLBN Lombok Utara L Somidin Kholaifi juga sependapat dengan kepala sekolah. Polemik itu juga membuat mereka khawatir dengan masa depan anaknya.
”Pemda KLU harus bijak,” tandas dia.
Wakil Ketua II DPRD Lombok Utara Mariadi meminta pemda segera mencari solusi.
”Kalau harus dibayar ya bayar saja, ini saya anggap sebagai kekeliruan besar kenapa dibangun dilahan orang bukan lahan pemda,” ujar dia.
Politisi Golkar ini mengkhawatirkan proses belajar mengajar yang berlangsung di SLB tersebut. Pihaknya menyarankan supaya pemkab, pemprov, dan pemilik lahan segera bertemu kembali.
”Iya, supaya proses belajar mengajar tidak teganggu, sangat tidak elok karena fisik sudah ada. Sambil menunggu di (APBD) perubahan intinya jangan sampai berlarut,” kata dia.
Terpisah, Bupati Lombok Utara H Najmul Akhyar rupanya memberikan lampu hijau menyangkut pembayar lahan. Pihaknya juga menyampaikan agar musyawarah dikedepankan guna mendapat kesepakatan.
”Harus segera diklirkan apakah benar, kalau kita yang salah kita legowo karena sebaik-baik cara kita selesaikan dengan musyawarah,” tutup dia singkat. (fer/r9) Editor : Wahyu Prihadi