Menteri PPPA RI Ni Gusti Ayu Bintang Puspayoga meresmikan langsung Radio Sekolah Perempuan Darurat Siaga Covid-19 "Nina Bayan". Lokasinya di Desa Sukadana, Kecamatan Bayan.
”Apa yang sudah dirintis dan dibentuk semoga tidak berhenti sampai di sini. Namun untuk dipelihara dan dikembangkan lagi,” ujar dia usai peresmian, Kamis sore (15/4).
Bintang mengatakan perempuan dan anak-anak Desa Sukadana memiliki banyak talenta. Hal ini menunjukkan Lombok Utara kaya dengan potensi yang dapat ditumbuhkembangkan. Radio sekolah perempuan itu diharapkan menjadi media komunikasi untuk meningkatkan kualitas, sekaligus sebagai alat memperjuangkan hak-hak perempuan.
Misalnya, berperan menjadi wadah sosialisasi guna menekan angka pernikahan usia dini. Bintang mengatakan, keberadaan sekolah perempuan perlu diapresiasi, diperhatikan, dan dikawal dengan baik. Sehingga dapat melahirkan perempuan-perempuan mandiri yang bisa bermanfaat untuk keluarga, daerah, dan negara.
”Ini adalah bulan Ramadan berkah, bulan ini juga momentum perjuangan perempuan hebat Indonesia Hari Kartini,” ucapnya.
”Dengan momentum yang baik, hari yang baik, kita bisa menciptakan sesuatu yang terbaik bagi Lombok Utara,” sambung dia.
Menteri berharap dukungan kebijakan daerah untuk pemenuhan hak perempuan dan anak. Sehingga perempuan dapat berdaya dan hak anak dapat terpenuhi. Apalagi pernikahan usia dini memiliki dampak tidak baik bagi banyak aspek kehidupan. Seperti meningkatnya angka kematian ibu dan bayi, hingga meningkatnya angka kemiskinan.
”Pada bupati, kami titip kaum perempuan dan anak yang yang luar biasa di Lombok Utara ini,” ujarnya.
Diingatkan, setengah dari populasi penduduk Indonesia adalah perempuan dan sepertiganya adalah anak-anak. ”Harus dikuatkan dan diberdayakan,” pungkas dia.
Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu mengatakan, di usia Lombok Utara yang kini 13 tahun, peran perempuan sangat diperlukan. Sekolah perempuan merupakan bagian dari inovasi kreatif perempuan hebat Lombok Utara. Radio sekolah perempuan ini menjadi media komunikasi antara perempuan dan masyarakat.
”Kehadiran ibu menteri akan memberikan dukungan dan semangat kepada kita,” kata dia.
Kemajuan perempuan desa merupakan buah dari kerja pemberdayaan perempuan. Pada 2014 lalu, telah ditandatangani nota kesepahaman program gender watch. Inisiasi dari Kapal Perempuan dan LPSDM menjadi cikal bakal lahirnya gerakan pemberdayaan perempuan di Lombok Utara.
”Kelompok sasaran program pemberdayaan perempuan mengutamakan perempuan desa yang rata-rata berpendidikan rendah dan berasal dari kalangan prasejahtera,” jelas dia.
Politisi PKB ini mengatakan, Lombok Utara merupakan daerah yang angka pernikahan dibawah umurnya masih tinggi. Pemda kemudian menerbitkan perda yang mengatur hal tersebut beserta sanksi pelanggarannya.
”Saya berterima kasih pada ibu menteri atas kedatangan, bimbingan dan kebijakan selama ini, menjadikan perempuan-perempuan tangguh di Lombok Utara,” tandas dia. (fer/r9)
Editor : Wahyu Prihadi