”Kita sudah beberapa kali zoom meeting dengan BPBD kaitan rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Kepala BPBD KLU M Zaldy Rahardian, kemarin (22/3).
Terkait RTG di KLU, saat ini pendebetan rekening Pokmas sudah mencapai 99 persen. Baik itu data yang ada di bank penyalur maupun BNPB. Sebab itu BPBD KLU sangat optimis pembangunan RTG bisa tuntas hingga akhir Maret ini.
Mengenai kegiatan perbaikan fasilitas umum dan sosial saat masa transisi ditutup, Zaldy mengatakan sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Baik pertemuan langsung maupun via daring.
”Kemarin kita sudah pertemuan kaitannya dengan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi,” sambungnya.
BNPB melalui Kasubdit Perencanaan Rehab Rekon telah membeberkan persyaratan dalam penyusunan dokumen rehabilitasi rekonstruksi. Salah satu persyaratan penting yakni Detail Engineering Design (DED).
”Semua infrastruktur yang akan kita usulkan baik gedung pemerintah maupun sekolah, itu wajib harus dengan DED,” jelas mantan kadis PUPR KLU itu.
Persyaratan DED ini tentu harus menjadi perhatian serius. Sebab untuk menyusun hal tersebut membutuhkan tenaga dan biaya cukup besar.
Terkait rekomendasi dari propinsi, Zaldy optimis nantinya akan lebih cepat. Sebab persoalan dampak gempa tidak hanya lingkup KLU saja, tapi juga propinsi hingga nasional.
”Salah satu persyaratan lainnya juga adanya informasi dari media, baik cetak maupun elektronik. Itu harus dilengkapi,” bebernya.
Selain itu, gedung yang rusak akibat gempa harus tercatat dalam aset daerah. Sebab itu, dokumen aset juga menjadi penting untuk pengusulan nantinya.
Namun Zaldy mengatakan, ada beberapa OPD baru yang tidak bisa diusulkan pembangunan gedung kantornya ke pusat. Seperti Diskominfo yang gedungnya memang belum ada saat gempa terjadi.
”Jadi yang bisa diusulkan adalah yang memang gedungnya sudah ada,” ucapnya.
Setelah pengusulan, sekitar lima hingga delapan bulan baru bisa dieksekusi. Sebab ada verifikasi lagi pada dokumen yang telah diusulkan.
”Makanya akan ada tim yang turun lagi,” tandasnya.
Terpisah, Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu mengatakan, tahun ini Pemerintah KLU fokus membangun kantor bupati. Namun pihaknya melalui BPBD tengah mengupayakan pembangunan kembali sejumlah kantor OPD yang rusak akibat gempa.
”Pembangunan kantor OPD ini kita lakukan bertahap, kita juga upayakan ke pusat agar dibantu pembangunan beberapa kantor OPD yang rusak karena gempa 2018 lalu,” pungkasnya. (fer/r9) Editor : Redaksi Desain Grafis