”Soal keluhan jalan ini memang banyak laporan yang masuk,” ujarnya.
Keluhan yang masuk mulai dari jalan longsor hingga berlubang. Saat ini Bidang Bina Marga, Dinas PUPR KLU terus turun ke lapangan melakukan pengecekan. Mereka melakukan pendataan jumlah jalan rusak agar bisa dianggarkan nantinya.
”Mereka jalan terus setiap harinya,” sambung Kahar.
Terhadap jalan-jalan yang bermasalah tersebut, pihaknya hanya bisa membantu sesuai kondisi OPD saat ini. Sebab jika ingin dipaksakan perbaikan, pihaknya masih terkendala anggaran. ”Makanya sekarang kita akan inventaris dulu mana yang perlu diprioritaskan dan diprogramkan tahun depan,” jelasnya.
Mantan Kabid Bina Marga ini mengatakan pihaknya hanya bisa melakukan pembersihan jalan bekas longsor. Salah satunya seperti di PLTH Bentek. Sedangkan jalan rusak maupun jembatan putus belum bisa ditangani.
”Setelah kita data selanjutnya kita serahkan ke TAPD untuk dianggarkan nantinya,” tandasnya.
Kepala Bidang Bina Marga, Dinas PUPR KLU Bambang Gunawan membenarkan pihaknya tengah turun ke melakukan inventarisir. Perbaikan belum bisa dilakukan mengingat anggaran di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang tersedia hanya Rp 170 juta. Anggaran itu diperuntukkan bagi penanganan penguatan badan jalan dan berlubang di seluruh KLU.
”Sebagian kegiatan sudah berjalan,” bebernya.
Ia mencontohkan seperti jalan yang ambles di Kecamatan Bayan beberapa waktu lalu. Setelah rapat TAPD, diputuskan anggaran untuk perbaikan akan dianggarkan di APBD Perubahan 2022. Sebab pihaknya tidak bisa menggunakan anggaran BTT untuk perbaikannya.
”Untuk perbaikan sementara, jalan akan digeser ke sisi kanan sehingga masyarakat bisa melintas dengan nyaman dan aman,” katanya.
Begitu juga jalan rusak lainnya di KLU. Seperti jalan di Dusun Tuti dan Dusun Tanak Sanggar, Kecamatan Tanjung.
Sebelumnya Ketua Komisi III DPRD KLU Artadi membeberkan banyaknya keluhan masyarakat mengenai jalan dan jembatan rusak. Dirinya meminta dinas terkait segera melakukan perbaikan.
”Ada dana tidak terduga atau swakelola yang bisa dipakai,” ujarnya.
Sekretaris DPC Gerindra itu meminta agar dinas terkait memprogramkan perbaikan tahun depan. Bila perlu menjadi program skala prioritas Dinas PUPR KLU di 2023 mendatang.
”Kasihan masyarakat yang harus habiskan uang untuk biaya perbaikan saja setiap tahun,” pungkasnya. (fer/r9) Editor : Redaksi Desain Grafis