Pelantikan sekda definitif dan mutasi ratusan pejabat ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati nomor: 255/1000/ BKPSDM/2022. Bupati Djohan mengatakan, kebijakan mutasi yang dilakukan telah melalui proses dan penilaian. Pejabat yang saat ini mendapatkan promosi jabatan telah disesuaikan dengan penilaian kinerja. ”Yang sudah ditempatkan di jabatan baru untuk bergegas bekerja,” pesannya.
Dikatakan, mutasi merupakan suatu hal yang biasa dalam organisasi termasuk di pemerintahan. Menurutnya, hal itu sebagai tindak lanjut dari evaluasi kinerja, dikarenakan jabatan adalah amanah. ”Sumpah dan jabatan ini diambil setelah proses panjang aspek kerja, kualifikasi dan aspek penting lainnya seperti integritas dan moralitas,” sambungnya.
Dalam membangun daerah dibutuhkan semangat dan spirit yang kuat. Hal itu tentunya didasari atas disiplin kerja, integritas, dan membangun soliditas.
Diingatkan, gejolak negara saat ini membuat tantangan semakin berat. Sebab kondisi tersebut juga berdampak pada situasi pembangunan di daerah yang dipimpinnya saat ini.
Tantangan tersebut meliputi laju inflasi yang berimbas pada keuangan negara. Juga pada efek terhadap angka kemiskinan, stunting, dan status daerah tertinggal. ”Kemiskinan kita saat ini pada angka 27 persen diikuti dengan kasus stunting yang pula tinggi. Termasuk kita merupakan daerah tertinggal yang suatu- satunya ada di NTB,” jelasnya.
”Saya berharap kepada saudara yang baru dilantik untuk fokus dalam mengatasi persoalan tersebut, lakukan terobosan yang cepat,” tegasnya.
Politisi PKB ini juga menyinggung penataan infrastruktur Tanjung sebagai etalase wajah daerah. Hal ini telah mulai menunjukkan perkembangan yang baik. Sedangkan untuk percepatan Jalan Lingkar Utara (jalinkra), dirinya telah beberapa kali menghadap pemerintah pusat untuk melobi hal itu. ”Saya minta kepada kita semua untuk menemukan formulasi menemukan solusi anggaran ke pusat,” katanya.
Ditambahkan Djohan, PR utama pemda saat ini adalah percepatan penyelesaian ribuan sisa RTG. Termasuk infrastruktur kantor pemerintah yang turut ambruk ketika gempa tiga tahun silam.
Selain itu, mengingat tahun depan telah memasuki tahun politik, perhatian pembangunan akan mengalami pergeseran. ”Pemda akan terus mengevaluasi kinerja semua jajaran untuk memperkaya jenjang wewenang sebagai pejabat negara,” tandasnya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Tri Dharma Sudiana mengatakan, ada 103 pejabat yang dimutasi. Rinciannya yakni, 77 pejabat eselon III dan IV. Empat orang pada jabatan administrator dan jabatan pengawas. Kemudian 22 orang lainnya merupakan pejabat fungsional pada lingkup pemerintah daerah. ”Totalnya 103 orang, satu pada jabatan tinggi pratama yaitu sekda, mutasi kali ini karena banyak pejabat kita yang pensiun dan lowong jabatan,” jelasnya.
Banyaknya jabatan yang lowong diklaim berdampak pada efektivitas pelayanan. Sehingga perlu dilakukan pengisian segera melalui mutasi. Saat ini tercatat sejumlah jabatan eselon II yang belum terisi. ”Kepala dan sekretaris Dinas Perindagkop, asisten III usai ditinggalkan Anding, Dinas Perpusarsip dan staf ahli, totalnya kurang lebih enam jabatan,” pungkasnya. (fer/r9) Editor : Administrator