TANJUNG-Sejumlah jabatan, terutama eselon III lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih lowong. ”Masih banyak yang kosong karena memang tidak banyak orang jabatannya III b,” ujar Sekda KLU Anding Duwi Cahyadi, Rabu (4/1).
Bahkan pemerintah daerah terpaksa harus menempatkan pejabat yang tidak sesuai kompetensi untuk mengisi hal tersebut. ”Pilihan kita hanya dua, di tenaga medis atau guru,” sambungnya.
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di KLU 3.500 lebih. Sebanyak 70 persen dari jumlah ini berasal dari medis dan guru.
Sedangkan untuk penerimaan PPPK 2022 lalu, KLU dijatahkan 248 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 204 orang merupakan tenaga guru, 28 orang tenaga medis, dan 16 orang tenaga teknis. ”Sehingga kebutuhan kita untuk menempatkan jabatan sesuai dengan keilmuannya itu berat, belum bisa kita. Karena ini adalah situasi yang terjadi di KLU,” jelas mantan asisten III Setda KLU ini.
”Kalau pun kita paksakan bisa, tapi dari tenaga guru dan medis,” imbuhnya.
Namun menjadi pertanyaan setelahnya, jika penempatan ini dipaksakan maka akan terjadi kekurangan pada tenaga medis dan guru. Hal ini yang membuat pemerintah daerah juga sangat berhati-hati melakukan perekrutan guru dan medis di luar keahliannya. ”Kami sangat hati-hati merekrut guru dan medis,” tegasnya.
Berbicara soal merit system, Anding mengatakan itu merupakan proses seleksi sekaligus penempatan jabatan di pusat. Menurutnya, tidak ada daerah yang tidak berkasus, terutama mengenai penempatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama (JPTP). ”Tapi untuk KLU, KASN sudah melakukan pembinaan terhadap kita, dan itu sudah klir dan tidak ada masalah. Malahan lebih baik kita dibandingkan kabupaten lainnya,” tandasnya. (fer/r9)
Editor : Galih Mps