TANJUNG-Sekda Kabupaten Lombok Utara (KLU) Anding Duwi Cahyadi mengimbau masyarakat KLU tidak mudah termakan iming-iming manis tekong nakal PMI. Terlebih kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) akhir-akhir ini marak terjadi di NTB. “Ada yang cerita bahwa jadi TKI atau TKW ini kan enak, padahal tidak sepenuhnya begitu,” sambungnya.
Dari cerita yang pernah didengarnya, Anding membeberkan ada banyak kenyataan pahit menjadi PMI. Salah satunya beban kerja yang berat, sedangkan gaji yang diterima belum sebanding dengan itu. Lain halnya jika PMI itu memiliki keahlian. “Salah satu PMI bercerita bahwa kerja di luar negeri tidak seindah yang kita bayangkan, butuh tenaga yang ekstra, fisik yang kuat. Di Arab saja gaji pembantu sebulan kisaran Rp 3-5 juta, ini kan angka yang kecil,” bebernya.
“Kemarin saya kasih jargon jangan mau kerja di luar negeri, karena saya khawatir hal-hal ini terjadi,” imbuh mantan asisten III Setda KLU ini.
Lebih lanjut dikatakan Anding, dirinya menyoroti perihal adanya mantan PMI yang saat ini banyak beralih profesi menjadi tekong. Berbekal kisah mereka saat menjadi PMI, mereka mencoba membuai masyarakat. “Oknum-oknum ini mereka yang jalan ke kampung, bahkan mereka berani membiayai duluan untuk keberangkatannya,” terangnya.
Namun pada akhirnya, oknum ini justru menjual CPMI dengan memalsukan dokumen kependudukannya. Sebab itu dirinya meminta Dinas Dukcapil KLU agar lebih selektif dalam mengeluarkan Adminduk. “Persoalan TPPO ini kita juga sudah rapat dengan semua pihak termasuk polisi dalam hal penanganannya,” kata Anding.
Ditambahkan Anding, Pemda KLU kini tengah melakukan pemantauan pada semua perusahaan penyalur PMI. Dirinya juga meminta seluruh masyarakat KLU untuk mengecek terlebih dahulu status perusahaan sebelum berangkat ke luar negeri. “Disnaker juga harus tetap sosialisasikan soal ini ke masyarakat, agar mereka tidak kemakan omongan manis oknum-oknum ini,” tandasnya.
Sebelumnya, maraknya terjadi kasus TPPO ini ditanggapi serius Fraksi Gerindra DPRD KLU. Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD KLU Hakamah meminta agar seluruh pelaku TPPO ditindak tegas sebagai efek jera. "Kasus TPPO ini masalah serius. Semua kita dari pemerintah kabupaten, APH, Camat, Desa sampai Kadus harus memiliki persepsi yang sama. Bahwa dampak rekrutmen ilegal menimbulkan masalah baru bagi kehidupan perempuan dan anak-anak yang ditinggalkan PMI," tegasnya.
Hakamah tak menampik minat menjadi PMI di kalangan perempuan KLU masih tinggi. Hal ini dikarenakan tuntutan ekonomi, terlebih lagi jika berstatus single parent. PMI dianggap menjadi cara instan untuk merubah ekonomi keluarga dalam jangka panjang. "Kita minta pola rekrutmen diperbaiki Pemda. Dulu pernah ada usulan dinas untuk menyiapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PMI, saya rasa itu perlu direalisasikan," pungkasnya. (fer/r9)
Editor : Galih Mps